REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menandatangani piagam zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih di lingkungan kementeriannya. Selain Luhut, penandatanganan piagam juga dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abrur, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, dan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di Jakarta, Kamis (15/9).
Penandatanganan piagam tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi. Aturan lain yang mendasari program tersebut adalah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah.
"Pencanangan zona bebas korupsi ini bagus. Tapi yang paling penting saya pikir ketauladanan. Setiap pemimpin harus memberikan ketauladanan baik tentang pemberantasan korupsi," kata Luhut.
Ia mengaku meski sulit menjadi tauladan yang baik bagi bawahannya, ia meminta jajarannya untuk bisa bekerja profesional dan tidak korupsi dalam bentuk apapun.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menilai meski ketauladanan pribadi pemimpin penting, ia mendorong diperkenalkannya sistem baru untuk mendukung program tersebut.
"Komitmen pribadi (pemimpin) paling penting. Tapi itu akan mudah dilupakan kalau sehari-harinya tidak dibimbing dengan sistem baru," katanya.
Menteri PAN-RB berharap program pencanangan zona integritas di lingkungan Kemenko Kemaritiman bisa berjalan baik dan menjadi contoh bagi instansi pemerintah lain.
"Kementerian ini baru, tapi saya harap Kemenko Kemaritiman ini bisa jadi role model penerapan layanan publik yang baik dengan sistem e-government seperti yang diminta Presiden," katanya.
Tidak hanya sistem yang baru, Asman juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk bisa mengimplementasikan semangat kewirausahaan yang inovatif dan melayani dalam pelayanan publik.
"Kalau ini bisa diperbaiki, nanti akan lahir ASN berintegritas. Semoga sinergi antarkementerian ini bisa terus terjaga," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika