REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Ketua DPRD NTB, Mahally Fikri mengungkapkan kualitas pendidikan di tingkat SD/MI di NTB masih rendah. Hal itu berdasarkan laporan Badan Akreditasi Provinsi (BAP) SD/MI 2016, dimana dari sebanyak 3.500 SD hanya sekitar 11 persen yang mendapat akreditasi A.
Sementara itu, sebanyak 727 Madrasah Ibtidaiyah yang diakreditasi hanya sekitar enam persen yang mendapat peringkat A. Bahkan, terdapat sekolah di salah satu kabupaten yang tidak mendapat akreditasi sama sekali alias nol persen. "Ternyata kualitas pendidikan kita masih memprihatinkan dan makanya IPM kita rendah," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Rabu (14/9).
Menurutnya, kondisi SD/MI dengan kualitas rendah di antaranya berada di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Sementara kondisi SD/MI di Kota Mataram dan Kota Bima cenderung relatif lebih baik.
Ia menuturkan, rata-rata kualitas SD/MI yang rendah berada di wilayah kabupaten atau daerah terpencil. Sebab, dikarenakan lokasi wilayah yang relatif luas. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di daerah terpencil tersebut dia mengatakan dana desa bisa digunakan.
Mahally menambahkan dana desa bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya di daerah terpencil. Di antaranya beasiswa atau pun menyiapkan infrastuktur kebutuhan buku.
"Ada sebagian yang dimanfaatkan (untuk kualitas sumberdaya) sesuai aturan dan tidak salah membangun atau meningkatkan sarana pendidikan," ungkapnya.
Dia menuturkan, saat ini pemanfaatan dana desa belum memadai dan digunakan untuk meningkatkan sumberdaya pendidikan. Justru lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
