REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil melakukan rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pengembangan infrastruktur Kota, Selasa petang (13/9). Menurut Ridwan Kamil, untuk membangun infrastruktur Kota Bandung membutuhkan dana Rp 1,3 triliun. Namun, rencananya Kementerian PUPR pada 2017 untuk Kota Bandung akan mengalokasian anggaran sebesar Rp 269 miliar di 14 proyek.
"Kami berharap kebijakan anggaran diberikan lebih besar lagi," ujar Ridwan kepada wartawan.
Ridwan pun menawarkan kepada Kementrian PUPR Kota Bandung yang telah siap menjadi etalase Indonesia dengan berbagai kelebihannya dibanding kota lainnya. Indikator yang diperlukan untuk menjadi etalase Indonesia tersebut, telah memadai. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan infrastruktur dan dana, Bandung telah tumbuh menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.
"Bandung telah menjadi kota pariwisata dan ekonomi kreatif," katanya.
Dalam rapat yang diketuai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak tersebut, Ridwan pun membawa usulan-usulan yang bisa dijadikan percontohan proyek nasional.
Dikatakan Ridwan, Ia pun menyampaikan urgensi-urgensi yang bisa ditindaklanjuti sebagai tiga urusan besar. Yakni, terkait urusan infrastruktur jalan, infrastruktur air dan urusan perumahan.
Ridwan mengatakan, selama hampir tiga tahun menjadi Wali Kota, Ia bisa menyimpulkan bahwa dalam membangun Indonesia bisa dilakukan dengan dua cara. Yakni, dengan pemerataan dan membangun daerah daerah yang bisa menjadi etalase memperlihatkan kemajuan Indonesia.
Jika hanya pemerataan saja yang diterapkan, kata dia, lonjakan-lonjakan pembangunan tidak akan terlalu signifikan. Namun, bila ada satu atau dua kota yang diberi keleluasaan program bisa menjadi contoh bagi kota kota yang lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika