REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 terkait dengan asumsi makro ekonomi antara Komisi XI DPR dan Pemerintah berlangsung Rabu (7/9/2016) malam di ruang rapat Komisi XI DPR.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam paparannya menyebutkan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,1-5,2 persen dengan melihat kondisi perekonomian global yang masih akan melambat.
Proyeksi Menkeu tersebut mengoreksi pidato Presiden Jokowi saat menyampaikan Nota Keuangan beberapa waktu lalu sebesar 5,3 persen, oleh Menkeu dikoreksi menjadi 5,2 persen dengan alasanprofessional judgment, walau kemudian disepakati pertumbuhan sebesar 5,1 persen.
Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun tertarik dengan penjelasan Menkeu Sri Mulyani mengenai kondisi perekonomian global pada forum KTT G-20 di Hangzhou, Cina, 4-5 September lalu. Isu ekonomi menjadi salah satu sorotan dari banyak negara.
Dalam tujuh tahun terakhir, pascakrisis yang terjadi, memang perekonomian dunia tidak pernah tumbuh lebih dari 3,5 persen bahkan mencapai level pertumbuhan sebelum krisis, adalah karena faktor sisi suplai, yaitu adanya stagnasi produksi terutama dari China.
Menurut Misbakhun, cerita SMI mengenai kondisi ekonomi global pada forum KTT G-20, bahwa pelambatan masih terjadi pada perekonomian dunia di tahun 2017, dan situasi itu akan masih berdampak hingga sekarang ini.
"Pelambatan masih terjadi di perekonomian dunia, sejak awal kita selalu bahas sentimen domestik. Karena itu, kreativitas kita akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi kita sebagaimana program-program ekonomi di APBN," kata Misbakhun di gedung DPR Senayan, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (08/09)
Menurutnya, dengan jumlah penduduk sekitar 251 juta, maka akan menjadi daya dorong untuk konsumsi. Dengan demikian, secara otomatis bisa menggerakkan ekonomi kita.
"Saya mendorong pertumbuhan ekonomi yang hati-hati. Dan, saya sering menyampaikan bahwa begitu kita keluar dari ruangan ini, asumsi makro ini bukan milik DPR atau Pemerintah, melainkan milik negara. Ini harus bisa dibangun dengan baik," ujar politisi Golkar itu.
Misbakhun menegaskan, fungsi pemerintah selain menjaga kehati-hatian, juga harus mampu memberikan harapan dan optimisme. Optimisme pemerintah itu menjadi tolak ukur tahapan pembangunan kita. Dengan demikian, respon pasar itu yang menjadi ukuran seberapa kredibel pencapaian kita.
"Harus kita sadari bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, tapi dengan program pembangunan yang kreatif, pemerintah juga akan mampu menciptakan lapangan kerja," terangnya.
Misbakhun mengatakan, angka-angka yang diusulkan pemerintah belum mempertimbangkan angka-angka yang menjadi target terpenuhinya tax amnesty. Kalau tax amnesty tercapai di tahun 2016, maka akan ada tambahan likuiditas tambahan masuk. Begitu ada repatriasi, sambungnya, tentunya akan banyak karena investasi ini tidak di satu tempat.
"Bagi orang yang masih ingin ikut tax amnesty, akan menjadi pendorong dari nilai tukar rupiah dan dana SPN," ujarnya.
Misbakhun berharap angka-angka yang disepakati pada asumsi makro APBN 2017 bisa diraih dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. "Mudah-mudahan itu semua bisa diraih dan mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika