REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyarankan agar pemerintah pusat segera melakukan pembenahan sistem perpajakan dan serius membangun sektor industri nasional.
Hal ini disampaikannya menanggapi situasi pemotongan anggaran yang terpaksa dilakukan pemerintah pusat akibat penerimaan negara khususnya dari pajak dan PNBP gagal mencapai target. Menurut Eddy bahkan shortfall perolehan pajak terjadi berturut-turut di tahun 2014, 2015 dan sekarang tahun 2016.
"Program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak selama ini belum optimal dan di saat penerimaan negara dari komoditas ekspor anjlok, dampaknya sangat terasa saat ini di sisi penerimaan negara," kata Eddy dalam acara 'Silaturahmi Komunitas Nusantara' di Semarang, Rabu (7/9).
Selain pembenahan perpajakan, Eddy juga menyoroti struktur ekonomi nasional yang selama ini terbuai dengan penerimaan dari hasil sumber daya alam, khususnya batu bara, mineral, migas dan hasil perkebunan, sementara sektor industri seakan dinomorduakan.
"Ke depannya kita punya pekerjaan rumah yang besar untuk menyeimbangkan mesin perekonomian Indonesia dengan menggenjot basis industri dan manufaktur kita. Saat ini kendala seperti ketersediaan pembangkit listrik, gas, kesulitan pembebasan lahan harus segera ditanggulangi agar Indonesia mampu menjadi basis industri dan manufaktur di kawasan regional," ujarnya.
Kembali ke permasalahan pemotongan anggaran, Eddy berharap agar pemerintah tanggap akan potensi perlambatan ekonomi sebagai dampak yang tidak terelakkan dari pemangkasan APBN.
"Target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen merupakan keharusan, karena jika tidak tercapai, niscaya angka pengangguran akan meningkat kembali," cetusnya.
Eddy juga menyoroti masalah penundaan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurutnya dana tersebut di beberapa daerah sudah dialokasikan untuk sejumlah proyek pembangunan di daerah dan bahkan beberapa diantaranya telah memberikan uang muka atas proyek yang akan dibangun.
"Saat ini sejumlah proyek daerah terpaksa ditunda karena DAU yang tertahan. Bahkan sejumlah daerah yang selama ini memanfaatkan DAU untuk memenuhi anggaran rutin seperti pembayaran gaji ASN, terancam tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jika hal ini terjadi, pelayanan publik otomatis akan terganggu" tuturnya.
Eddy mengaku, PAN secara umum mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan dari pemotongan anggaran ini, karena memang tidak ada pilihan. Namun lanjutnya, prioritas utama adalah menciptakan stimulus agar permintaan (consumer demand) dalam negeri terus meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
