REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih berhati-hati soal kemungkinan menunjuk kembali Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Pasalnya, setiap keputusan yang diambil Presiden, terlepas itu mengandung kontroversi atau tidak, akan menjadi penilaian publik.
"Risiko akan diambil oleh Presiden dalam setiap tindakan. Setiap hukum yang dilanggar itu bisa menjadi kontroversi di Presiden sendiri. Perlu kehati-hatian," katanya di Gedung DPR, Kamis (8/9).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut menyebutkan, pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) perlu dipercepat agar bisa dimintai masukan soal Archandra Tahar. Masukan tersebut juga agar ke depan BIN bisa lebih hati-hati, agar pemerintah tak lagi salah dalam menunjuk seseorang sebagai pejabat negara.
"Itu kalau dikaitkan dengan BIN kita perlu kehatian-hatian yang lebih tinggi untuk melantik pejabat negara. Saya kira nafas pemilihan BG juga itu supaya ada kehati-hatian di masa depan," ujarnya.
Soal kasus kepemilikan dwikewarganegaraan yang dialami Archandra, pemerintah harus menjelaskan lebih detail kepada masyarakat. Apalagi orang seperti Archandra banyak bekerja di luar negeri dan juga pernah menjadi Warga Negara Asing. Sehingga, begitu mau kembali ke Indoneaia, tidak mengetahui caranya karena prosesnya agak rumit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
