REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para kepala daerah bisa berpikir progressive revolusioner menemukan terobosan-terobosan untuk mewujudkan idealisme meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing.
Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menjadi narasumber untuk topik Indonesia Poros Maritim Dunia di Sekolah Partai calon kepala daerah/wakil kepala daerah PDI Perjuangan di Depok, Rabu (7/9).
Panitia mengundang Menteri Susi karena memang sebagian peserta berasal dari daerah-daerah kepulauan atau daratan yang mempunyai wijayah pesisir.
Di awal paparannya, Susi menyampaikan fakta-fakta kemajuan selama dua tahun dia menjabat jadi menteri.
"Yang paling nyata adalah, saya menghentikan illegal fishing sehingga Indonesia menjadi penghasil ikan nomor satu di Asean dan bisa menyetor pendapatan negara lebih banyak dari sebelumnya sementara sektor-sektor lain justru menurun setorannya," kata Susi.
Susi juga melaporkan bahwa sejak kapal-kapal asing tidak beroperasi, penghasilan para nelayan meningkat dan kesejahteraan mereka juga meningkat.
Menurut Menteri Susi, tahapan mendobrak sudah dia laksanakan dalam dua tahun ini dengan membongkar sistem yang selama ini dikuasai oleh mafia. Saatnya membangun, menata untuk memperkuat kedaulatan rakyat.
"Pemerintah mengeluarkan keppres dan perpres percepatan pembangunan industri perikanan yang akan dikendalikan rakyat, kekuatan nasional. Inilah yang kita sebut berdaulat dan berdikari di lautan. Kita tangani sendiri, tidak perlu investor asing," tegas dia disambut tepuk tangan peserta.
Eva Sundari, sekretaris Sekolah Partai menyatakan bahwa bahwa bahan ajar Metode Berpikir Bung Karno didiskripsikan dalam praktek di skala nasional oleh Menteri Susi.
"Peserta menjadi yakin bahwa ideologi Pancasila dan strategi Trisakti pun mampu untuk mensejahterakan rakyat daerah sekaligus untuk skala nasional," kata Eva Sundari.
Komarudin Watubun, Kepala Sekolah yang juga Anggota Komisi II DPR RI menambahkan bahwa untuk mewujudkan Trisakti dalam pengelolaan laut perlu perencanaan yang baik.
"Kita dukung Pemerintah melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan dibidang kelautan sampai tingkat Pemerintah Daerah agar kesejahteraan bisa terwujud secara adil dan merata. Kekayaan laut kita adalah modal besar untuk wujudkan kesejahteraan rakyat," ujar Komarudin Watubun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
