REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menilai demokrasi yang diharapkan mampu membangun sistem politik menjadi dewasa ternyata belum sesuai tujuan. Ia beranggapan cita-cita demokrasi dirusak oleh oknum-oknum penguasa yang mendewakan uang daripada kesejahteraan rakyat.

''Korupsi belum selesai, baru saja ada kepala daerah ketangkap (KPK) lagi. Nah, ini harus segera diselesaikan permasalahan bangsa ini,'' kata Mahyudin, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Dalam sistem demokrasi, lanjutnya, kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka sudah sepatutnya wakil rakyat yang dipilih secara langsung harus menjalankan amanah. Namun biaya politik yang tinggi dianggap membuat praktik korupsi tak kunjung hilang.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk mengevaluasi diri dan hati-hati ketika memberikan suaranya dalam Pemilu mendatang. Mahyudin meminta, rakyat jangan hanya memilih pemimpin hanya karena terlihat hebat, tampan atau cantik, apalagi memilik karena uang. Tapi dilihat dari kemampuan, kejujutan dan rekam jejaknya.

''Karena demokrasi kita lekat dengan money politic, maka berbiaya tinggi. Nanti DPR terpilih berpikir untuk mengembalikan uang yang dihabiskan. Akhirnya korupsi tidak selesai-selesai, makanya demokrasi masih pincang,'' jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika