REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - - Himpunan Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (HA-FPIK IPB) kembali menyoroti visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. HA-FPIK IPB mendesak pemerintah harus lebih fokus dan berkelanjutan mewujudkan visi tersebut.
“Selama lebih dari dua tahun pemeritahan, kami belum melihat fokus utama dan kerangka fundamental untuk mewujudkan visi menjadi poros maritim dunia yang berkelanjutan” Kata Abdul Aziz, Ketua Himpunan Alumni Fakultas Perikanan IPB di Bogor, Sabtu (3/8).
Menurutnya, seharusnya pemerintah mampu mewujudkan visi poros maritim, perikanan dan kelautan menjadi konsensus nasional. Sehingga, lanjut dia, hal itu bisa menjamin program bakal terus dilakukan di masa mendatang.
Aziz Bersyukur Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres No. 7 Tahun 2016. Aturan itu dapat menjamin percepatan pembangunan Industri perikanan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan. Kemudian meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan devisa negara. Diharapkan ini menjadi landasan kepada 25 (K/L, Gubernur dan Bupati) dalam mangambil langkah-langkah yang dperlukan secara terkoordinasi.
“Terhadap situasi ini, bagi Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, kami komitmen untuk membantu mewujudkan visi pemerintah, dan saat inilah menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mengambil peran yang lebih nyata dengan visi besar pemerintahan saat ini,” ujarnya.
Aziz melanjutkan, alumni perikanan IPB juga komitmen bersama-sama memajukan perikanan dan maritim Indonesia melalui kerjasama sinergis antara akademisi, dunia usaha dan pemerintah. Sasarannya membuka lapangan pekerjaan baru, menemukan inovasi-inovasi baru dalam pembangunan perikanan dan maritim pada masa kini dan yang akan datang.
“Semua bisa diselesaikan jika para alumni bisa turun langsung membangun perikanan dan maritim Indonesia," tutur Aziz menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
