Kegaduhan ini dimulai awal Agustus lalu saat sebuah penyelenggara berencana menggelar Burkini Day di sebuah waterpark di Marseille. Politikus kanan mengkritik acara ini karena dinilai mencederai nilai-nilai sekuler Prancis. Penyelenggara menerima ancaman pembunuhan. Acara ini pun kemudian batal digelar.
Tapi kritik tak berhenti di situ. Apa yang awalnya hanya kritik berujung pada pelarangan burkini di sejumlah resor tepi pantai di Prancis. Ya, Prancis jadi paranoid.
Larangan ini awalnya dilakukan Wali Kota Cannes, David Lisnard di resor French Riviera, satu hari setelah acara Burkini Day dibatalkan. Aturan itu melarang pakaian renang yang menunjukkan afiliasi agama di saat Prancis menjadi target serangan teror. "Saya mengambil keputusan ini untuk memastikan kota saya aman dalam konteks kondisi darurat," katanya.
Cannes hanya berjarak 18 mil dari Nice, di mana Mohamed Lahouaiej-Bouhlel menabrakkan truknya ke kerumunan warga pada 15 Juli lalu saat Bastille Day. Sebanyak 86 orang tewas.
Larangan burkini menjadi respons Prancis atas serangan teror itu dan serangan lain sebelumnya yang diklaim dilakukan pendukung kelompok radikal ISIS. Setelah Cannes, Villeneuve-Loubet juga mengumumkan melarang burkini. Wali Kota Villeneuve-Loubet, Lionnel Luca, menyebut larangan itu dilakukan karena alasan kebersihan dan kesehatan.
Sedikitnya otoritas di 15 kota di Prancis melarang burkini. Yang terakhir adalah Cagnes-sur-Mer di Provence. Sedikitnya, 30 perempuan didenda, termasuk di Cannes dan Nice. Ada yang ditahan, ada pula yang diberi peringatan lisan dan tertulis. Besaran denda sekitar 40 euro atau sekitar Rp 600 ribu.
Polisi Prancis dikecam keras saat sebuah foto yang menunjukkan tiga polisi bersenjata mengelilingi seorang perempuan yang sedang berbaring di pantai Nice. Perempuan itu mengenakan penutup kepala dan tunik lengan panjang biru. Mereka membuat perempuan itu melepas tuniknya sebelum memberi denda.
Politikus sayap kanan tentu senang bukan kepalang dengan larangan ini. Pemimpin Front National Marine Le Pen yang dikenal anti-Islam mengatakan, Prancis tidak menyembunyikan tubuh perempuan. Perdana Menteri Prancis, Manuel Valls, bahkan mengatakan burkini adalah lambang perbudakan perempuan.
Namun, kritik mengatakan, mendikte apa yang harus dipakai perempuan adalah pelanggaran hak asasi dalam konteks apa pun. Beberapa kalangan mengecam larangan dan menyebutnya sebagai alasan atas diskriminasi seksis dan Islamofobia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
