REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengkhawatirkan hilangnya semangat Nawacita, karena dalam pembukaan RAPBN 2017 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak ada lagi kata yang berarti sembilan agenda/harapan itu. Misbakhun mengatakan hal itu pada rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis (1/9) malam.

Menurut Misbakhun, dirinya bersama Komisi XI DPR RI sudah terlibat dalam tiga kali pembahasan APBN, yakni APBN Perubahan 2015, APBN 2016, dan yang terakhir RAPBN 2017. "Saya menjadi bingung, karena dalam RAPBN 2017, tidak ada lagi kata-kata Nawacita," katanya.

Menurut Misbakhun, pada dua pembahasan APBN sebelumnya ada kata Nawacita, tapi pada RAPBN 2017 saat ini tidak ada kata Nawacita. Politikus Partai Golkar ini menegaskan, visi Presiden Joko Widodo adalah Nawacita yang sejalan dengan aspirasi rakyat, sehingga realisasinya seharusnya tercermin dalam APBN.

Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar benar-benar konsisten pada Nawacita sesuai visi Presiden Joko Widodo dan aspirasi rakyat. Menurut Misbakhun, Menteri Keuangan juga agar hati-hati mengoreksi asumsi pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo meskipun dengan alasan "profesional judgement" sekalipun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, berdasarkan "professional judgement" atas kondisi teraktual, kemungkinan besar asumsi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2017 harus direvisi dari 5,3 ke angka 5,2. Padahal, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di forum sidang paripurna penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2017 di DPR RI, pada 16 Agustus lalu, menyatakan asumsi pertumbuhan ekonomi adalah 5,3 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika