REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Myanmar mengakui salah satu masalah yang sering muncul di negara tersebut adalah soal etnis dan agama, khususnya di Rakhine State. Hal tersebut dilontarkan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia Aung Htoo saat berkunjung ke DPR RI.
Htoo diantaranya disambut oleh Ketua DPR RI Ade Komaruddin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung. DPR meminta pada Htoo agar memberitahu Indonesia bagaimana keadaan di Rakhine State yang sebenarnya serta cara agar Indonesia dan Myanmar bisa bekerja sama menyelesaikan isu tersebut.
"Dalam Islam, ini adalah konsep umat sehingga perlu penjelasan ke publik," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/9).
Htoo, kata Fahri, bercerita bahwa selama ini permasalahan di Rakhine State yang melibatkan etnis Rohingya sulit diselesaikan lantaran sistem yang tertutup. Namun kini, kehidupan di Rakhine State diklaim sudah berubah menjadi lebih baik.
Myanmar telah menunjuk mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan sebagai ketua dewan khusus untuk menangani masalah di Rakhine State. Pada 29 September, delegasi Indonesia akan mengunjungi Myanmar. Mereka akan bertemu pemimpin partai berkuasa di Myanmar, Aung San Suu Kyi. Selain membicarakan kerja sama Indonesia dengan Myanmar, para delegasi juga akan membahas soal Rohingya.
"Myanmar ingin mendapat masukan yang banyak," kata Fahri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
