REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Sejumlah orangtua siswa 'titipan' korban penipuan calo Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Depok menggeruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Rabu (31/8) lalu. Para orang tua siswa 'titipan' meminta solusi dari pemerintah lantaran para anaknya hingga saat ini belum kunjung masuk sekolah negeri yang diinginkan. Padahal siswa lain yang bersekolah sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar sejak 1 Juli 2016.
"Kami ini kalau boleh disebut adalah korban calo LSM dan orang yang mengaku wartawan yang bisa memasukan anak kami ke sekolah negeri di Depok. Tapi hingga saat ini anak kami masih di rumah," ujar Elliyana, salah satu orang tua siswa 'titipan" korban calo PPDB.
Dia mengatakan sudah memberikan uang Rp 8 juta kepada orang yang mengaku sebagai wartawan di Depok agar bisa memuluskan anaknya ke sekolah negeri. Bahkan, dia juga mengajak warga lainnya yang sama-sama ingin anak masuk sekolah negeri melalui jalur cepat.
Stanley Nahuway, orangtua siswa yang juga jadi korban calo PPDB mengaku tertipu oleh wartawan gadungan yang menjanjikan anaknya bisa masuk SMAN 3 Depok. Dia rela meminjam uang Rp 6,5 juta hanya untuk memasukan anaknya ke sekolah negeri. "Setelah sebulan lebih tak ada kepastian. Anak saya masih di rumah padahal yang lain sudah sekolah. Kasihan anak saya," terangnya.
Polman Sirait, lebih besar lagi. Dia mengaku sudah habis Rp20 juta untuk menyekolahkan anaknya di SMAN di Depok. "Anak saya dijanjikan akan masuk SMAN 2 Depok. Tapi sekarang tidak buktinya. Saya belakangan sadar saya ditipu. Kemudian saya minta duit kembali hingga saat ini belum kembali," jelasnya.
Dia menuturkan korban penipuan PPDB Kota Depok oleh LSM dan orang-orang yang mengaku wartawan mencapai 148 orang. Semua siswa tersebut dijanjikan masuk SMAN 11 Depok.
Namun, di sekolah tersebut tidak ada peralatan sekolah dan bangku sama sekali karena rombongan belajarnya sudah habis. Mereka terpaksa duduk lesehan di lantai. Alhasil, 148 siswa 'titipan" itu harus kembali dan menjadi pengangguran di rumahnya. "Kami berharap ada solusi yang bijak dari pemerintah untuk kasus ini," harap Polman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika