REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah pusat menunda penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016. Hal tersebut dinilai akan mengurangi anggaran untuk pembayaran gaji PNS di sejumlah daerah. Kendati demikian, PGRI mengimbau agar para guru tetap fokus menjalankan tugas dan kewajiban.
Ketua Persatuan Guru Republika Indonesia (PGRI) Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Juhana mengaku sudah mengkonsultasikan ihwal permasalahan tersebut dengan sekretaris daerah dan bupati.Hasilnya, kata Ahmad, PGRI percaya penuh pada pemerintah daerah untuk mencari solusi masalah yang timbul akibat penundaan penyaluran DAU.
"Yang penting PGRI mengharapkan hak-hak guru dalam kondisi apapun tetap terbayarkan," kata Ahmad kepada Republika, Rabu (31/8).
Ia menerangkan, berdasarkan informasi dari analisis keuangan di Pemkab Tasikmalaya, PGRI yakin pemkab punya solusi untuk menyikapi penundaan penyaluran DAU. Ia juga berharap, rekan-rekan guru tetap tenang dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Intinya, guru jangan terganggu oleh isu terkait DAU.
Menurutnya, para guru juga harus yakin pemerintah daerah bisa menanganinya. Jangan sampai isu penundaan DAU mengganggu konsentrasi kerja. "Yang penting rekan-rekan guru tetap bekerja, persoalan hak guru kami kawal, kami terus berkonsultasi dan jangan sampai terganggu isu yang berkembang," jelas Ahmad.
Ia menyatakan, PGRI di pusat maupun di daerah akan mengawal agar hak-hak guru tidak terganggu. Termasuk gaji dan tunjangan jangan sampai terganggu. Kalau pun nanti ada keterlambatan satu sampai dua hari, menurutnya hal tersebut masih dinilai wajar. Jika terjadi kendala pada hak-hak guru, katanya, yang dikhawatirkan situasi selanjutnya akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Kelompok tersebut, katanya, yakni yang mengharapkan guru melakukan aksi ke jalan.
Ia menegaskan, pihaknya yakin pada kemampuan negara, apalagi menyangkaut soal keuangan. Apakah penundaan penyaluran DAU merupakan isu politis atau benar masalah teknis. Tapi, pihaknya tetap yakin pemerintah akan memperhatikan para guru. "Kami yakin PGRI masih dipercaya teman-temen untuk tetap memperjuangkan dan mengawal," ujarnya.