REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat menilai arah dan kebijakan pariwisata di daerah itu belum merata karena terpusat pada wilayah tertentu.
"Ini kondisi yang kami lihat, pembangunan pariwisata kita yang belum merata," kata Ketua Komisi I DPRD NTB H Ali Ahmad di Mataram, Selasa (30/8).
Ia menuturkan, selama ini "event" pariwisata di NTB baik nasional maupun internasional banyak diselenggarakan. Namun, nyatanya belum dapat memberikan dampak apapun bagi kesejateraan masyarakat di semua wilayah NTB.
Padahal, penyelenggaraan "event" tersebut telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. "Dari penilaian kita, 'event' yang digelar itu lebih berorientasi proyek sehingga hasilnya belum optimal dirasakan oleh masyarakat," ucapnya.
Menurut dia, tidak meratanya kegiatan berskala nasional dan internasional tersebut karena hanya terpusat di ibu kota provinsi, yakni Kota Mataram. "Kalau kita bicara NTB tidak saja berada di Pulau Lombok, namun ada lima daerah lainnya di wilayah Pulau Sumbawa," ujarnya.
Ali Ahmad meminta Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi segera melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya, terutama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H Lalu Moh Faozal.
"Pariwisata NTB kini telah mulai dikenal masyarakat dunia. Sangat disayangkan jika pariwisata kita yang telah dikenal luas, tapi dinahkodai oleh sosok yang tidak paham akan perkembangan dunia pariwisata," ucapnya.
Karena itu, ia berharap arah dan kebijakan provinsi terhadap pariwisata di kabupaten/kota lain bisa menjadi lebih baik. Sehingga, pemerataan pembangunan pariwisata bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat NTB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika