REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 150 miliar untuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) pada 2017.

"Kita sudah melakukan pendataan rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga ke tingkat desa," kata Bupati setempat Dedi Mulyadi, usai rapat pembangunan bersama para kepala desa dan camat, di Purwakarta, Senin (29/8).

Dari pendataan tersebut, diperoleh jumlah 15 ribu rumah milik warga tidak mampu yang akan dibangun dengan menggunakan biaya dari APBD Purwakarta 2017, melalui program Rutilahu. Dalam rapat tersebut tidak hanya membahas tentang program Rutilahu. Tetapi juga dibahas secara umum rencana pembangunan fisik infrastruktur di setiap desa, sebelum dibawa ke Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2017.

Ia menyatakan, fokus pembangunan di Purwakarta pada tahun 2017 diprioritaskan untuk tiga kegiatan, yakni pembangunan Rutilahu, Air Bersih dan Jalan Lingkungan. Selain itu Dedi juga menegaskan agar seluruh desa mengedepankan ciri khas wilayah dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masing-masing desa di Purwakarta memiliki ciri yang berbeda.

"Pihak Desa juga harus membuat buku sejarah desa, mulai dari nama desa harus diterjemahkan dalam buku itu. Pembangunan harus didasarkan pada ciri wilayah, sehingga jangan ada pembangunan yang ahistoris," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika