REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah pada empat bulan terakhir tahun anggaran 2016 ini, dikhawatirkan akan berdampak pada bisnis perhotelan di daerah. Seperti yang dikemukan General Manager Hotel Aston Imperium Purwokerto, Azizul Verdi, kebijakan pemangkasan anggaran kemungkinan akan menyebabkan bisnis perhotelan akan sedikit lesu.
''Kita belum bisa memperkirakan dampaknya. Namun bila kementerian maupun Pemkab melakukan penghematan anggaran dengan mengurangi kegiatan rapat-rapat atau seminar, mau tidak mau hal ini akan berpengaruh pada bisnis perhotelan,'' ujarnya, Sabtu (27/8).
Dia menyebutkan, bisnis hotel terutama bagi pengelola hotel bintang empat dan lima, tidak hanya mengandalkan pendapatan dari tamu yang menginap. Pendapatan juga dari kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan dan berbagai kegiatan lain yang dilakukan baik oleh kalangan swasta maupun pemerintah. Hal itu termasuk juga kunjungan dari pejabat-pejabat ke daerah.
Untuk itu, dengan adanya penghematan anggaran seperti sekarang ini, bisa dipastikan bisnis perhotelan di daerah akan mengalami kelesuan. ''Bagaimana pun, andil pendapatan hotel dari kegiatan seperti seminar dan pelatihan, kami rasakan cukup besar,'' ujarnya.
Bahkan menurutnya, ketika Presiden Jokowi menerapkan kebijakan penghematan anggaran pada awal pemerintahannya, bisnis hotel sudah pernah mengalami penurunan omzet. Bahkan saat itu, omzet mengalami penurunan hingga 25 persen. Kondisi ini kemudian berangsur-angsur pulih, mulai awal 2016 ini.
Kemudian dengan adanya kebijakan penghematan anggaran pemerintah selama empat bulan ke depan, dia memperkirakan omzet akan kembali menurun. ''Kemungkinan, penurunan omzet bisnis perhotelan bisa mencapai 15- 20 persen,'' katanya.
Untuk mengantisipasi agar omzet tidak mengalami penurunan drastis, Azizul menyatakan, pihaknya akan berupaya agar pihak swasta bisa mengisi kekosongan tersebut. Untuk itu, dia berharap pengetatan anggaran untuk kegiatan pemerintahan ini, tidak sampai berpengaruh terhadap bisnis swasta lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika