REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Direktur Indonesian Club, Gigih Guntoro mengatakan, pada masa depan, kereta api menjadi moda transportasi andalan pilihan publik. Maka tanggung jawab negara mengelola transporasi massal seperti kereta api terus dimaksimalkan demi tercipta layanan publik yang memadai.
"Kita patut memberikan apresiasi terhadap Kementerian Perhubungan yang telah melakukan terobosan cepat, dan tepat untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran terhadap kualitas layanan moda transportasi kereta api sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat," ujar Gigih dalam seminar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/8).
Menurut Gigih, perubahan besar terhadap kualitas dan kuantitas belum sebanding dengan kewajiban negara memberikan perhatian kepada moda transportasi kereta api. Dia melanjutkan, kehadiran negara dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Permenhub Nomor 156 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara merupakan bentuk nyata pelayanan publik yang prima.
"Atas dasar produk hukum tersebut maka moda transportasi kereta api mendapat skema mengelola anggaran publik services obligation (PSO) bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi, dan lain sebagainya," terangnya.
Gigih yang juga pengamat kebijakan publik mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. "Ambisi pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong pembangunan infrastruktur sektor transportasi, khususnya jalan tol dan jaringan kereta api di seluruh wilayah merupakan proyek mercusuar sebagai jalan keluar atas ketimpangan pembangunan," katanya.
Namun, lanjut Gigih, proyek mercusuar tersebut bisa berpotensi gagal karena masih banyak birokrat dan elit politik yang bermental pragmatis. Dia juga menyoroti insiden terbakarnya kereta api Kertajaya jurusan Pasar Senen-Pasar Turi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Insiden ini juga menambah catatan buruk sistem transportasi di Indonesia,"ucapnya.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyatakan, terbakarnya dua gerbong Kertajaya, terjadi karena lemahnya prosedur dan sistem pengelolaan kereta api. "Selain tingkat kelayakan yang juga masih kurang, adalah lemahnya sistem pengamanan yang masih buruk, sehingga menjadi momok di masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
