REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Haris membenarkan adanya permintaan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pemberian Kewarganegaraan Indonesia kepada mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.
Namun begitu, hingga saat ini belum ada proses yang berjalan di Kemenkumham dalam pemberian status Kewarganegaraan Indonesia kepada bos Petroneering itu."Di kita ini belum ada proses, karena kan menunggu, kita kan harus tanya orang yang bersangkutan dulu dan lain sebagainya," kata Freddy saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (21/8).
Pemerintah, kata Freddy sudah satu suara untuk mempercepat pemberian Kewarga negaraan Indonesia kepada Arcandra. Begitu pun DPR RI, banyak yang sudah menyetujuinya. Namun, saat ini timbul masalah karena banyak yang memperdebatkan percepatan proses pemberian Kewarga negaraan Indonesia kepada Arcandra.
Freddy mengungkapkan, mereka yang keberatan tiada lain adalah mafia migas yang merasa terancam karena takut Arcandra kembali dipercaya menduduki kursi Menteri ESDM. Mereka merasa terancam karena selama 20 hari menjabat menteri, Archandra terbukti mampu memperbaiki sistem.
"Permasalahannya ada di mafia migas. Arcandra ini kan mau memperbaiki sistem dan dia sudah terbukti memperbaiki. Baik itu kontrak dan lain sebaginya. Orang keganggu sama dia, jadi dicari-cari lah," ucap Freddy. Dia pun membandingkan dengan percepatan proses pemberian kewarganegaraan kepada pesepakbola Irfan Bachdim yang tidak pernah menjadi perdebatan. Dari sana, kata dia, tergambar jelas ada yang berusaha menjegal pemberian Kewarganegaraan Indonesia kepada Arcandra.
"Ini cuma karena ada kepentingan besar yang terganggu, orang jadi ribut. Irfan Bachdim contohnya, ada gak yang ngeributin? Lha sekarang Pak Archandra diributin banget. Malah ini ada yang nunjuk-nunjukin penggantinya (sebagai Menteri ESDM) Si A Si B, kan ketauan banget," terang Freddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
