REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi menilai Menteri ESDM haruslah orang yang bebas dan 'merdeka' dari segala kepentingan selain harus memiliki integritas dan jiwa kebangsaan yang tinggi.
Menurut Fahmi yang juga mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas dalam diskusi bertajuk "Geger Arcandra dan Nasib Sektor ESDM" di Jakarta, Sabtu, hal itu penting lantaran sektor energi dan sumber daya mineral akan mengelola kekayaan negara yang nilainya triliunan rupiah.
"Saya kira harus kalangan profesional, orang 'bebas' dan merdeka agar bisa dengan mudah memberi keputusan untuk proyek-proyek strategis," katanya, Sabtu (20/8).
Fahmi menuturkan, jabatan menteri yang nantinya akan memimpin sektor ESDM itu akan sangat riskan jika jatuh kepada kalangan partai. Pasalnya, kementerian tersebut hanya mendapatkan anggaran yang kecil dalam porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Buat kalangan partai ini riskan. Kita tahu kalau di Indonesia, orang partai harus punya uang banyak, sampai ada kasusnya seperti Jero Wacik," ujarnya.
Sudirman Said, Menteri ESDM yang sebelumnya, lanjut Fahmi, dinilai cukup gemilang saat memberi keputusan dalam kasus Petral.
"Tapi saat perpanjangan kontrak Freeport kok beda. Saya menduga ada 'cantolan' yang barangkali ada yang mengarahkan keputusan itu (soal Freeport)," jelasnya.
Syarat lain yang harus dimiliki seorang Menteri ESDM, menurut Fahmi, adalah integritas dan jiwa kebangsaan. Ia menyebut pentingnya pemahaman akan sektor yang ditangani demi kepentingan masyarakat banyak. Terlebih, sektor energi menyangkut hajat hidup masyarakat.
"Misalnya Freeport akan habis kontrak pada 2021. Kalau menurut konstitusi kan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Kalau menterinya tidak punya jiwa kebangsaan, bisa dengan mudah lari untuk kepentingan modal asing. Integritas penting tapi perlu jiwa kebangsaan karena menyangkut kemakmuran rakyat," jelasnya.
Sejak diberhentikan dengan hormat 15 Agustus lalu sebagai Menteri ESDM, posisi Arcandra Tahar kini diserahkan sementara kepada Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM. Arcandra diberhentikan karena kewarganegaraan ganda yang dimilikinya, yakni Amerika Serikat dan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
