REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyarankan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas. Kurtubi mengingatkan agar Presiden mengambil inisiatif lantaran revisi UU Migas masih dalam tahap pembahasan di DPR RI dan sudah tiga tahun.
"Kalau pemerintah merasa terlampau lamban di DPR, maklum ini lembaga politik, misalnya darurat sekali keluarkan Perpu. Bubarkan SKK Migas. Ini lembaga melanggar konstitusi kok dipertahankan terus," kata Kurtubi di Warung Daun, Sabtu (20/8).
Kurtubi mengatakan pentingnya Perpu tersebut lantaran pengelolaan migas di Indonesia karena banyaknya perizinan yang harus di kantongi investor asing. Kurtubi mengungkapkan investor asing harus mengantongi 70 izin untuk berinvestasi di Indonesia. Kurtubi juga mengaku pernah mendapat keluhan dari duta besar dan pengusaha Swedia mengenai perizinan di Indonesai.
"'Komplen untuk melakukan pengeboran saja butuh minimal 70 izin. Mau bawa alat-alat dari luar negeri dipajakin. Ini yang terjadi. Semua orang tau solusinya sederhanakan sistem. Nggak boleh ada ratusan perizinan. Caranya gimana? carannya undang-undangnya segera perbaiki," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
