REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai segala kebijakan yang dikeluarkan Arcandra Tahar selama menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebaiknya diterbitkan ulang guna mencegah timbulnya persoalan di kemudian hari.

"Kebijakan yang dibuat Pak Arcandra Tahar, walau katanya sah, tapi menurut saya lebih baik diulangi Pak Luhut. Dari pada di kemudian hari dipermasalahkan, misalnya cacat hukum dan lain sebagainya," ujar Hikmahanto dalam diskusi publik bertema Warga Tanpa Negara yang diselenggarakan lembaga penelitian PARA Syndicate, di Jakarta, Jumat (19/8).

Hikmahanto menilai Luhut Pandjaitan selaku pelaksana tugas Menteri ESDM memiliki kekuatan hukum untuk menerbitkan kebijakan menteri. Sedangkan Arcandra merupakan warga negara asing yang ditunjuk sebagai menteri sehingga segala peraturan yang dibuatnya selama menjabat menteri, dapat dipersoalkan pihak tertentu di kemudian hari.

"Jika benar Pak Archandra sudah mengucapkan sumpah setia sebagai warga AS, maka seharusnya dia tidak memperpanjang paspor Indonesia. Maka saat menjadi menteri dia adalah warga asing. Kemungkinan besar kebijakan yang dibuatnya selama 20 hari sebagai Menteri ESDM akan dipersoalkan orang karena kebijakannya tidak dikeluarkan pejabat yang sah secara formal," ujar Hikmahanto.

Sebelumnya Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatannya selaku Menteri ESDM karena yang bersangkutan memiliki dwikewarganegaraan AS-Indonesia. Pemberhentian Arcandra menyisakan persoalan karena yang bersangkutan disebut sempat menerbitkan kebijakan saat menjabat sebagai menteri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika