REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menilai dampak pemangkasan dana transfer daerah akan berpengaruh besar pada program ekonomi kerakyatan di Lampung. Program pembangunan yang menyentuh ekonomi rakyat terjadi pelambatan.

“Pasti ada pengaruhnya (dana transfer daerah dipangkas), program pembangunan ekonomi rakyat banyak terbengkalai, kemiskinan meningkat, kriminalitas tumbuh subur,” kata Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung, Heriyansyah di Bandar Lampung, Kamis (18/8).

Ia mengatakan adanya pemangkasan dana transfer daerah yang mencapai angka tertinggi Rp 240 miliar akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah, menurut dia, karena turunnya anggaran yang berimbas pada terhambatnya proyek strategis daerah. 

“Dampak yang lebih parah, angka kemiskinan akan meningkat, dan konsekuensinya jumlah tindak kriminalitas justru semakin subur,” ujarnya. Meski demikian, ia mengatakan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, tetap berupaya menjalankan beberapa program unggulan Pemprov Lampung  seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung menyatakan dampak yang terjadi akibat pemangkasan dana transfer daerah, yakni terjadi pelambatan program ekonomi kerakyatan di Lampung. Menurut Kepala Bappeda Lampung, Taufik Hidayat, program pembangunan yang menyentuh ekonomi rakyat, akan terjadi pelambatan.

Ia mengatakan belum menerima jumlah pasti pemangkasan anggaran dana transfer daerah untuk Lampung dari Kementrian Keuangan. Menurut dia, bila telah menerima surat resmi dari kementerian keuangan, pihaknya akan melakukan pemetaan anggaran pembangunan lagi, untuk efisiensi anggaran. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika