REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menyoroti belum selesainya naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pendanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di dua provinsi dan 31 kabupaten/kota.
"Saya prihatin dengan laporan Bawaslu bahwa NPHD di 33 daerah itu belum dilakukan, padahal dalam jadwal dan tahapan di PKPU disebutkan bahwa NPHD diagendakan Mei 2016," kata Baidowi, Kamis (18/8).
Menurut anggota Fraksi PPP DPR ini, jika hal itu dibiarkan maka fungsi pengawasan akan lemah. Karena itu, dia meminta Bawaslu segera mengajukan permohonan kepada Kemendagri untuk segera merealisasikan NPHD tersebut.
Menurut dia, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II, Ditjen Otda Kemendagri sepakat akan segera memanggil para kepala daerah ketika menerima permohonan dari Bawaslu.
Pada bagian lain Baidowi juga menyoroti kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi pilkada yang dijadwalkan hingga 14 Februari 2017, padahal itu termasuk hari tenang.
"Sebaiknya pada masa tenang tidak ada kegiatan sosialisasi dari penyelenggara pemilu karena bisa disalahgunakan oleh para calon khususnya petahana," kata dia.
Sedangkan untuk bimtek sesama penyelenggara negara, menurut Baidowi, masih bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan teknis yang bisa muncul hingga hari pemungutan suara.
Ia juga meminta KPU untuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait kepengurusan parpol. Di dalam pasal 40A secara tegas dinyatakan bahwa ketika terjadi sengketa kepengurusan maka tetap merujuk pada SK Menkumham yang masih berlaku.
"KPU jangan memancing di air keruh dengan membuat norma baru di luar ketentuan undang-undang," kata Baidowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
