REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, sebagian besar pemerintah daerah (pemda) belum peduli terhadap sektor pendidikan.

Ini terbukti dengan alokasi anggaran APBD minus Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU)  yang rata-rata dibawah 20 persen untuk pendidikan, tak sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 4.

"Alokasi yang minim ditambah serapan anggaran yang juga minim akan mengorbankan generasi masa depan sebagai tulang punggung bangsa. Pemda harus lebih aktif dalam membangun sektor pendidikan dengan membuat cetak biru dan renstra yang dilaksanakan dengan penuh komitmen," katanya, Kamis, (18/8).

Pemda jangan lagi membuat program hanya copy paste dari tahun ke tahun hanya untuk mencari aman saja. Pemda harus membuat inovasi-inovasi baru tanpa menunggu pemerintah pusat. 

"Tren pendidikan global bisa dijadikan referensi seperti penerapan teknologi dalam pendidikan, keterampilan abad 21, higher order thinking skills, Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education, berpikir komputasi dengan belajar coding atau computer science, dan lain sebagainya."

Otonomi daerah, terang Indra, sudah diberikan. Seharusnya pemda mengoptimalkan usahanya dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. 

Kebijakan tentang penempatan guru yang juga menjadi tanggung jawab pemda harus dilakukan dengan lebih serius dan profesional. Kebijakan harus berpihak kepada kepentingan bangsa bukan golongan. 

Contoh, guru banyak yang tidak mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran karena usianya sudah mendekati pensiun, sebaiknya memindahkan mereka ke pekerjaan lain seperti tenaga kependidikan. Indonesia tidak mengirimkan Susi Susanti ke Olimpiade 2016 di Brasil karena walaupun Susi adalah salah satu atlit Indonesia terhebat tetapi 2016 bukan masanya untuk bertanding karena usia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika