REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Muradi menilai kasus Arcandra Tahar memperlihatkan lemahnya koordinasi di antara Presiden Joko Widodo dengan intelijen dalam hal ini Badan Intelijen Indonesia (BIN).

Menurutnya bagaimana mungkin seorang menteri dengan dwi kewarganegaraan bisa lolos tanpa screening oleh BIN. Hal itu bisa jadi menunjukkan BIN tidak proaktif mencari tahu latar belakang Arcandra ketika namanya masuk dalam daftar menteri.

"Untuk kasus Arcandra ini menurut saya sepertinya BIN tidak dilibatkan oleh presiden untuk kejutan di publik, atau mungkin sebaliknya tidak proaktif, sehingga kecolongan," kata dia kepada Republika.co.id, Kamis (18/8).

Menurutnya, BIN tidak dilibatkan bisa jadi karena ada ketidakpercayaan presiden. Dia menilai seharusnya ada screening di Badan Intelejen Negara dan lembaga terkait.

Menurunya, BIN seharusnya punya langkah lebih depan terkait kebijakan politik presiden. "Jangan menunggu proses tersebut sudah berjalan, sehingga yang terjadi sangat memalukan, seolah  memperlihatkan keamatiran pemimpin negara," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika