Rabu 17 Aug 2016 05:18 WIB

DPR: Belum Ada Menteri ESDM Definitif Hambat Pembahasan RAPBN 2017

Rep: Umi Nur Fadilah/ Red: Bilal Ramadhan
Menko Maritim dan Sumber Daya selaku Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan turun dari kendaraan dinasnya saat tiba di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8).
Foto: Antara/ Widodo S. Jusuf
Menko Maritim dan Sumber Daya selaku Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan turun dari kendaraan dinasnya saat tiba di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menunjuk Menteri ESDM definitif. Ia beralasan, belum adanya Menteri ESDM, berpotensi menghambat pembahasan mengenai Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang ditargetkan selesai pada Oktober 2016.

"Presiden harus segera menunjuk Menteri ESDM yang baru, agar pembahasan RAPBN 2017 bisa berjalan dan target-target yang telah dicanangkan di sektor ESDM dapat terealisasi," kata Rofi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (16/8).

Sebelumnya, Menteri ESDM Arcandra Tahar diberhentikan dari jabatan secara hormat oleh Presiden Jokowi pada Senin (15/8) malam. Posisinya sementara diisi oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas (Plt), yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

Anggota Panja Migas itu berujar, posisi definitif Menteri ESDM diperlukan dalam menyusun kerangka asumsi makro ekonomi di bidang energi.

"Sektor energi merupakan bidang yang sangat vital serta memiliki dampak yang luar biasa. Sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan sangat menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," kata politikus PKS itu.

Menurutnya, selain akan menghambat pembahasan RAPBN 2017, belum adanya Menteri ESDM definitif akan berpotensi mengganggu berbagai target yang ditetapkan oleh pemerintah selama ini.

Seperti, ia merinci, program 35 ribu MW, kenaikan lifting migas nasional, peningkatan elektrifikasi nasional, hingga progres renegoisasi kontrak karya di sektor mineral dan batubara. "Terakhir, Komisi VII minta agar kejadian pemberhentian menteri kemarin tidak terulang kembali," ujar Rofi.

Berdasarkan nota keuangan, Pemerintah menyampaikan asumsi makro untuk RAPBN 2017 terkait dengan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar 45 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Adapun volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama 2017, ditargetkan mencapai 1,93 juta barel, setara minyak per hari. Yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement