REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengapresisi pemerintah yang memberhentikan Menteri ESDM, Arcandra Tahar karena kewarganegaraan ganda yang dimilikinya. Menurutnya, kasus pejabat negara yang memiliki kewarganegaraan ganda, harus menjadi pelajaran bagi pemerintah.

"Jadi pelajaran yang sangat berharga. Kita menghormati itu, mengangkat dan memberhentikan Arcandra," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Muzani menyebut, kasus Arcandra merupakan persoalan yang sangat mendasar. Menurutnya, lingkungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus lebih cermat dalam bertindak. Ia menyebut, kasus Arcandra, merupakan kecerobohan yang dapat menimbulkan skandal.

Menurut Muzani, kasus kewarganegaraan ganda seharusnya sudah selesai di Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM. "Sehingga presiden bisa ambil keputusan dengan jernih," jelasnya.

Terkait sosok yang tepat mengisi posisi Menteri ESDM, Muzani berujar, partainya menyerahkan pada presiden. Ia hanya mengingatkan, Kementerian ESDM merupakan lembaga negara yang sangat vital, sehingga harus dipilih dengan cermat.

"Cuma karena ESDM sangat vital. Pilihlah yang reputasi membela kepentingan nasional sudah terbukti. Karena (kementerian) ini sarat kepentingan," tutur Muzani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika