REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Arcandra Tahar sudah diberhentikan secara hormat dari jabatan menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, lantas ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) menteri ESDM.
Menurut pengamat energi Marwan Batubara, masa depan sektor minyak dan gas (migas) di Indonesia kian suram setelah perginya Arcandra. Dia menegaskan, pangkal sebabnya ada pada sosok Presiden Jokowi sendiri.
“Sebenarnya, prospek itu semakin buram. Masalah utamanya itu ada pada Presiden yang tak punya prinsip, yang sangat pragmatis,” kata peneliti Indonesian Resources Studies (IRESS) itu saat dihubungi, Selasa (16/8).
Dia mencontohkan, kala masih di Kabinet Kerja, Menteri Arcandra membuat rekomendasi memperpanjang izin ekspor konsentrat untuk PT Freeport Indonesia hingga 11 Januari 2017. Padahal, Undang-Undang Nomor 4/2009 melarang perusahaan asing untuk mengekspor bahan mentah.
Menurut Marwan, rekomendasi dari Arcandra itu sejalan dengan arah kebijakan Presiden Jokowi. Pemerintahan Jokowi-Kalla telah mengizinkan ekspor konsentrat bagi perusahaan asing pertambangan mineral sejak Januari 2015.
Sikap tak menentu Jokowi, lanjut Marwan, juga kian tampak bila dihubungkan dengan fenomena “Papa Minta Saham” pada 2015 lalu. Waktu itu, Presiden Jokowi sempat keras mengucapkan tak sudi namanya dicatut.
Baca juga, Berhentikan Arcandra Tahar, Presiden Tunjuk Luhut.
Untuk diketahui, ketua DPR saat itu, Setya Novanto sempat menjalani persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait kasus 'Papa Minta Saham'. Itu berdasarkan rekaman suara yang dihadirkan presiden direktur PT Freeport Indonesia kala itu, Maroef Sjamsoeddin, di sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD).
“Tapi belakangan kok (Setya Novanto) menjadi temannya. Dia yang membuatnya tak sudi itu. Artinya memang, Presiden ini sangat pragmatis. Jadi, jangan berharap banyak,” kata Marwan.
Dia berharap, jabatan menteri ESDM segera diisi secara definitif. Marwan menilai, pengangkatan Arcandra yang tersangkut soal dwi-kewarganegaraan adalah fenomena yang memalukan.
“Negara dikelola secara amatir. Mestinya, orang-orang ini yang mengajukan nama Arcandra juga harus bertanggung jawab. Kalau Arcandra dipecat, orang-orang ini juga disuruh mundur saja. Jangan malah ditambah jabatannya,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
