Senin 15 Aug 2016 12:21 WIB

Menko Polhukam Temui Jokowi Soal Paspor Ganda Arcandra

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Angga Indrawan
Menko Polhukam Wiranto
Foto: Antara/ Widodo S. Jusuf
Menko Polhukam Wiranto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM, Arcandra Tahar mendatangi kantor Menko Polhukam, Senin (15/8). Setelah bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto, ia langsung kembali ke Kementerian ESDM, namun selang beberapa menit Wiranto langsung bertolak ke Istana Presiden.

Saat ditemui Wartawan di kantor Menko Polhukam Wiranto enggan banyak bicara soal pertemuannya dengan Arcandra. Ia mengatakan akan bertemu presiden dulu untuk mengkordinasikan persoalan dugaan paspor ganda Menteri ESDM tersebut.

"Nanti dulu ya. Saya kordinasikan dulu sama Presiden. Nanti saya jelasin semua sepulang dari istana," ujar Wiranto, Senin (15/8).

Saat disinggung poin koordinasi apa saja yang akan dibahas oleh Presiden, Wiranto mengatakan ada banyak hal. Namun, salah satunya soal dugaan paspor ganda tersebut. Ia juga enggan menjelaskan apa saja inti pertemuannya tadi dengan Arcandra.

"Banyak hal, sih, ya. Saya kan juga diskusikan banyak hal dengan pak Chandra. Nanti saya jelaskan, janji!," tegas Wiranto.

Sebelumnya, Arcandra Tahar mendatangi kantor Wiranto pada pukul 9.57. Ia datang menggunakan mobil sedan Crown Royal Saloon berplat RI 34. Ia keluar dari kantor Wiranto pada pukul 10.15. Pertemuan singkat tersebut tak banyak dijelaskan oleh Arcandra.

"Nanti," ujar Arcandra singkat saat disinggung soal paspor gandanya tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekertaris Negara, Praktikno menjelaskan bahwa saat ini Arcandra masih memiliki paspor Indonesia yang berlaku hingga 2017. Arcandra pulang ke Indonesia dari Amerika Serikat untuk dilantik Jokowi Namun Pratikno enggan menjawab apakah Arcandra pernah disumpah untuk menjadi Warga Negara Amerika Serikat atau pernah membuat paspor di negara itu.

Meski begitu, Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan pemerintah tengah membahas tuduhan yang ditujukan kepada Arcandra soal stastus kewarganegaraannya. Wapres meminta agar publik menunggu penjelasan pemerintah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement