REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Presiden Joko Widodo sempat mewacanakan kebijakan impor daging kerbau, termasuk jeroan. Hal ini mendapat reaksi dari berbagai kalangan, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman yang telah memutuskan untuk menolak impor daging kerbau.

Penolakan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Sebab saat ini kebutuhan konsumsi daging hewan berkaki empat tersebut masih sangat rendah. Bahkan menurut Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DP2K), Suwandi Aziz, masyarakat setempat cenderung menolak jika ditawari untuk mengonsumsi daging kerbau.

Selain itu, populasi kerbau di Sleman cukup banyak dan memadai. Sehingga persediaan daging kerbau masih dapat dipenuhi oleh peternak lokal.

"Ada sekitar 500-an ekor kerbau di Sleman. Kebanyakan peternak kerbau berada di Sleman Barat, seperti Kecamatan Moyudan dan Godean," tutur Aziz, Rabu (10/8).

Aziz mengemukakan, kebutuhan masyarakat terhadap kerbau juga semakin berkurang. Sebab dulu masyarakat masih memanfaatkan kerbau untuk membajak sawah. Namun saat ini banyak petani beralih mengelola tanah menggunakan traktor. Hal ini tentunya berdampak pada populasi kerbau yang semakin berkurang.

"Sekitar 10 tahun lalu, di Sleman sempat ada jagal khusus kerbau. Namun sekarang sudah tidak aktif lagi, karena tidak ada yang meneruskan," tutur Aziz.

Ia mengatakan, tempat pejagalan kerbau tersebut berlokasi di Pasar Tempel. Adapun daerah dengan tingkat konsumsi daging kerbau yang cukup tinggi, menurut Aziz, ada di wilayah Pantai Utara (Pantura). Seperti Kabupaten Pati dan Demak. Sebab di sana terdapat berbagai olahan kuliner berupa sate kerbau.

Sementara di Kabupaten Sleman, masyarakat masih memilih daging sapi atau ayam untuk dikonsumsi. Saat ini kebutuhan daging sapi di Sleman mencapai 1.858.970 kilogram, sedangkan ayam ras 156.026.027 kilogram, dan ayam kampung 228.238 kilogram per tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika