REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kota Malang sedang berbenah mempersiapkan akreditasi kota wisata halal September mendatang. Wakil Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan hingga saat ini sudah ada satu hotel yang mendeklarasikan diri sebagai hotel halal. Penginapan syariah juga sudah banyak bermunculan di kota berpenduduk 800 ribu jiwa ini.
"Satu hotel lagi akan menyusul menjadi hotel halal," katanya saat ditemui Selasa (9/8).
Menurut Sutiaji standar hotel halal sebagaimana ditetapkan Kementerian Pariwisata tidaklah sulit. Hotel hanya perlu dilengkapi fasilitas sajadah, Alquran, petunjuk arah kiblat, serta tidak menjual minuman beralkohol.
Pembenahan juga menyasar industri kuliner dan pusat perbelanjaan. Sejauh ini sudah ada enam rumah makan di Kota Malang yang bersertifikat halal. Mall Dinoyo diproyeksikan bisa menjadi mall halal dengan fasilitas mushola dan tempat wudhu terpisah dari toilet. "Kapasitas mushola harus seimbang dengan rasio pengunjung mall," imbuhnya.
Disinggung soal kejujuran dalam menerapkan tarif yang ditarik dari konsumen, pemkot masih terus mensosialisasikannya kepada pelaku usaha di Kota Malang. Sutiaji tak menampik pihaknya masih menemui perbedaan harga antara yang dicantumkan di daftar menu dengan yang dibayar konsumen.
Namun kejujuran soal tarif fasilitas umum belum menyentuh sektor transportasi. Di Kota Malang, tarif angkutan kota resmi yang ditetapkan Dinas Perhubungan sebesar Rp 3.500. Namun dalam praktiknya penumpang ditarik tarif Rp 4 ribu. "Belum sampai situ, nanti pelan-pelan akan kita benahi," terangnya.
Pembenahan menuju kota wisata halal juga merambah pasar tradisional. Pasar Senggol akan dibidik jadi pasar halal. Begitu pula dengan Pasar Oro-Oro Dowo dan Pasar Bareng. Pengertian pasar halal di sini adalah pasar dimana para pedagangnya menjual daging yang disembelih menurut tuntunan Islam. Selain itu pasar harus dilengkapi toilet, tempat cuci tangan, serta mushola.
Sutiaji berharap iklim pariwisata yang semakin baik di Kota Malang tidak diikuti beralihnya kepemilikan lahan ke warga negara asing. "Bogor misalnya, lahan di puncak sudah banyak yang dimiliki warga negara asing, kita harap lahan di Kota Malang tetap dikuasai warga asli Malang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
