REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengatakan bahwa seluruh dana operasional lembaga yang dipimpinya berasal dari APBN. Ia menegaskan BNPT tidak pernah menerima dana yang berasal dari luar negeri.
Suhardi mengaku sudah mengecek langsung masalah anggaran itu, dan tidak ditemukan sama sekali ada anggaran BNPT dari luar APBN. "Kami sekaligus meluruskan apa yang berkembang di masyarakat bahwa tidak ada sama sekali anggaran BNPT dari luar negeri," katanya di Jakarta, Rabu (3/8).
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri itu, mengatakan pihaknya siap berdiskusi apabila ke depan ada masalah yang perlu dikomunikasikan.
"Intinya, kami ingin menjalin komunikasi yang konstruktif sehingga semua lembaga bisa menjawab dengan kompak permasalahan di masyarakat, bukan saling mencurigai," jelasnya.
Terkait dengan program deradikalisasi, Suhardi menjelaskan bahwa BNPT terus melakukan program itu, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan (lapas), dengan menggandeng sosiolog dan ulama.
Meski tidak semua narapidana terorisme mau mendengarkan, kata dia, jumlah dan tingkat radikal mereka sudah banyak yang berkurang. Menurutnya, BNPT akan mencoba mencari alternatif lain yang lebih efektif dan efisien dalam upaya menyadarkan narapidana terorisme tersebut.
"Sekeras apa pun teroris, mereka masih punya hati. Harus dirangkul," ucap pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri dan Kapolda Jawa Barat itu.
Ia menambahkan BNPT mempunyai Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 provinsi yang bertugas memetakan tempat-tempat yang selama ini menjadi kantong kelompok radikal.
"Keberadaan FKPT di 32 provinsi tersebut sudah kami maksimalkan. Penguatan terhadap UU Terorisme itu yang sekarang kami butuhkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
