REPUBLIKA.CO.ID,Dr Syahrir atau yang akrab disapa Ciil memang telah berpulang ke rahmatullah pada 2008 lalu. Namun, pemirikannya masih menjadi perbincangan sejumlah pihak.
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan, salah satu pemikiran Dr Syahrir adalah pentingnya intervensi pemerintah terhadap perekonomian pasar. Menurut Chatib, berdasarkan pemikiran Syahrir, pemerintah wajib melakukan intervensi kepada pasar.
Sebab, pertumbuhan dan perbaikan pasar tidak bisa hanya bergantung pada pasar itu sendiri. "Misalnya intervensi pemerintah dalam kebutuhan pokok, gak bisa diserahkan saja ke pasar," kata Chatib di Jakarta, Kamis (27/7).
Chatib menjelaskan, intervensi pemerintah saat ini semakin dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan masyarakat. Hal ini agar ketimpangan tidak semakin meluas.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini persoalan ketimpangan sekarang memang menipis antarnegara, namun semakin mendalam pada suatu negara sendiri. Saat ini dunia sedang memasuki revolusi keempat dengan perkembangan yang semakin maju.
Bukan hanya karena globalisasi, tapi teknologi sekarang sudah bisa menggantikan kemampuan dasar manusia, salah satunya dengan keberadaan robot. Dengan revolusi ini, pemerintah harus melakukan intervensi untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia (SDM).
Peningkatan keahlian ini diharapkan bisa membuat mereka bisa mempertahankan diri. "Maka perlu ada perbaikan skil dari manusia. Karena kita tidah bisa lagi bergantung pada sumber daya alam dan upah buruh murah," kata Chatib.
Perbaikan keahlian ini juga diharapkan bisa memberikan pemerataan di semua lini. Karena meski pemerintah meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi, ini tidak akan memberikan kesejahteraan secara menyeluruh jika tidak ada pemerataan.
Dr Syahrir bukan hanya eorang ahli ekonomi. Syahrir juga disebut memiliki pemikirian politik yang tak kalah hebat sebagaimana saat dia memikirkan perekonomian.
Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka mengatakan, sosok Syahrir memang menjadi ekonom andal yang paham konteks politik dan kelembagaan untuk melakukan kebijakan. "Ini terlihat dari buku yang dia terbitkan pasti menyasar kebijakan ekonomi yang harus dilakukan seperti apa untuk efisiensi dan mendorong mekanisme pasar serta menghilangkan distorsi," kata Mari.
Menurut Mari, kebijakan yang ada dalam tulisan-tulisan Syahrir tidak dilakukan dalam kehampaan, tapi relevan dengan lembaga di pemerintahan. Pesan-pesan ini pun masih cocok dengan konsep saat ini.
Walaupun tantangannya justru lebih berat karena konteks politik dan kelembagaan serta eksternal jauh lebih berat. Namun yang paling penting dari pemikiran Syahrir adalah pemahaman yang selalu mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa mekanisme pasar untuk mencapai kesejahteraan tidak cukup.
Tetap harus ada kebijaksanaan dan intervensi pemerintah untuk mengentaskan masyarakat miskin. "Karena Sharir percaya bahwa tidak cukup mekanisme pasar yang mensejahterakan dan memeratakan rakyat. Harus ada kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan," kata Mari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika