REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah menteri baru di Kabinet Kerja yang dilantik pada Rabu (28/7) lalu, mulai bekerja di kantor masing-masing. Hari pertama kerja, mereka langsung disambut dengan berbagai pekerjaan rumah yang menumpuk, baik lanjutan dari kepemimpinan menteri sebelumnya atau arahan baru dari Presiden Jokowi. Para menteri baru ini meminta waktu untuk bisa beradaptasi khususnya dalam menghadapi isu-isu teknis yang spesifik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi misalnya, yang ditunjuk untuk menggantikan Ignasius Jonan, meminta waktu satu hingga dua pekan untuk mempelajari secara spesifik kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pada kepemimpinan sebelumnya, untuk kemudian memutuskan apakah akan melanjutkan atau melakukan perubahan. Budi memisalkan isu kereta cepat yang menghubungkan Jakarta - Surabaya serta rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan dan Papua.
Isu-isu tersebut, menurutnya, perlu pemahaman mendalam sebelum ia bisa menyampaikan pemikirannya kepada masyarakat. Satu hal yang ia tidak akan hilangkan adalah, dasar ide dari Jonan akan tetap ia pertimbangkan dalam kebijakan ke depan.
"Saya harus mempelajari secara cepat, dan beberapa hal ada ide yang baik, jadi izinkan saya lakukan telaah lebih jauh, seperti apa yang dilakukan tentu seminggu atau dua minggu akan lakukan strategi seperti apa dan ide dari Pak Jonan, akan menjadi dasar untuk bisa kita lakukan," ujar Budi usai serah terima jabatan di Kementerian Perhubungan, Kamis (28/7).
Meski begitu, ada beberapa rencana yang memang sudah dipikirkan Budi yang sebelumnya memimpin PT Angkasa Pura II (persero). Salah satunya adalah pengembangan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Ia menegaskan bahwa terminal yang ditargetkan bisa menampung 25 juta penumpang per tahun ini bisa beroperasi sebelum 17 Agustus 2016, sekaligus menjadi hadiah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Budi mengaku akan berupaya sebaik mungkin untuk menjalankan amanah barunya.
Senada dengan Budi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang baru saja menjalani serah terima jabatan dari pendahulunya, Rizal Ramli, juga meminta waktu dua pekan untuk bisa melihat gambaran besar terkait program kerja di bawah kementeriannya.
Selain digunakan untuk mempelajari program kerja, Luhut juga mengatakan kurun waktu dua pekan akan digunakan untuk menjalin komunikasi dengan kementerian-kementerian di bawah koordinasinya, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Pariwisata. Harmonisasi, menurut Luhut, sangat penting karena sebagai koordinator antar menteri, perannya tak bisa lepas dari menjaga program-program kerja dari masing-masing kementerian selaras dan saling membangun.
"Kasih waktu dua minggu lah, untuk mempelajari semua. Termasuk bagaimana menjaga hubungan (dengan kemenetrian di bawahnya). Saya kira harmonisnya hubungan ya memang perlu, akan harmonis lah. Kita kan baru, kita akan mulai dari nol lagi lah," ujar dia usai serah terima jabatan di Kemenko Maritim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika