REPUBLIKA.CO.ID, Reshuffle kali ini adalah untuk memadamkan kobaran api ekonomi yang kian membesar dan bisa menggulung masa depan politik Jokowi. Selain itu, juga bermakna menuntaskan konsolidasi politik di parlemen, melebarkan basis sosial, dan merancang kekuatan 2019.
Rabu Pon adalah weton Joko Widodo, presiden kita. Pengumuman kabinet pada 2014 (26 Oktober 2014 adalah Ahad Pon), pengumuman reshuffle pada 2015 (12 Agustus 2015 adalah Rabu Pon), dan pengumuman reshuffle pada 2016 (27 Juli 2016 adalah Rabu Pon) dilakukan pada pasaran pon. Dalam penanggalan Jawa setiap hari memiliki “pasaran”-nya sendiri-sendiri: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Jumlah hari ada tujuh dan jumlah pasaran ada lima. Jadi weton akan berulang setiap 35 hari, yaitu 7 x 5. Jokowi lahir pada Rabu Pon (21 Juni 1961). Hanya pada pengumuman kabinet 2014 yang dilakukan tidak pada weton Jokowi. Hal itu karena ada sedikit masalah sehingga pengumuman diundur dan batal dilakukan pada Rabu Pon, 22 Oktober 2014.
Pada Rabu lalu, Jokowi mencopot sembilan dan menggeser empat menteri atau pejabat setingkat menteri. Inilah perombakan jilid kedua, sebuah perombakan yang cukup besar. Ada 13 jabatan. Bandingkan dengan perombakan satu tahun sebelumnya yang melibatkan enam jabatan, lima di antaranya dicopot. Dari 13 jabatan itu, jatah Hanura berkurang (memang dari dua menteri menjadi satu menko) dan Nasdem mendapat portofolio yang lebih mentereng. Satu menteri dari PKB diganti oleh kader PKB yang lain. Semua unsur NU (ada lima) tak ada yang diganggu, juga unsur PDIP. Sedangkan dua partai baru masuk, yaitu Golkar dan PAN. Dengan demikian komposisi menteri dari partai dan profesional tak berubah. Pencopotan dan pergeseran terbesar terjadi untuk menteri-menteri dari jalur profesional. Wiranto adalah satu-satunya ketua umum partai yang menjadi menteri. Jabatan mantan panglima TNI ini juga merupakan jabatan yang sama saat di pemerintahan Gus Dur.
Kabinet Jokowi berisi 34 menteri, dua wakil menteri, dan sejumlah pejabat setingkat menteri (seskab, jaksa agung, kepala staf kepresidenan, kepala BKPM, dan kepala Bekraf). Dengan bergabungnya Golkar dan PAN maka kini ada tujuh partai pendukung pemerintah di parlemen. Hanya Gerindra, PKS, dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Pergeseran ini juga menandai perubahan keseimbangan politik. Kini pemerintah menguasai sekitar 386 kursi (69 persen) di parlemen, sedangkan gabungan tiga partai di luar pemerintah memiliki 174 kursi. Perombakan kabinet jilid kedua ini juga menandai berakhirnya konsolidasi politik pemerintahan Jokowi. Kendati memenangkan pemilihan presiden, pemerintahan Jokowi justru lemah di parlemen. Saat itu, pemerintah hanya menguasai 207 kursi (40 persen) parlemen. Melalui perpecahan di PPP dan Golkar, mirip strategi Orde Baru, maka terbentuklah kepengurusan baru yang mendukung pemerintah. Konsolidasi juga dilakukan di KPK dan Polri, bahkan institusi hukum lainnya. Jokowi, presiden yang tak menguasai partai, perlahan namun pasti akhirnya berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya. Kekuatan utamanya adalah pada relawan, tim sosmed, dan penguasaan opini di media.
Dengan bergabungnya Golkar yang memberikan dukungan penuh juga menandai berkurangnya ketergantungan Jokowi pada PDIP. Bahkan untuk pencapresan pada 2019, partai beringin ini sudah menyatakan secara terbuka untuk mencalonkan Jokowi. Dan sebagai pembuktian awal, Golkar menjadi motor utama operasi politik dalam memenangkan pertarungan pemilihan gubernur DKI Jakarta nanti. Sulit untuk bersembunyi bahwa Jokowi memang mendukung penuh Ahok. Selain Jakarta adalah ibu kota dan Ahok adalah kompatriotnya, maka posisi gubernur DKI juga bisa menjadi jalur untuk menjadi presiden. Dengan memenangkan pertarungan di pilgub ini, Jokowi bisa menghadang bakal calon penantangnya. Harus diakui makin ke sini makin terbatas figur yang punya gravitasi kuat untuk menjadi presiden. Para ketua umum partai sebagian besar merupakan stok lama. Demikian pula dengan para pemimpin informal. Satu-satunya pintu yang punya daya tarik kuat adalah kepala daerah, apalagi dari ibu kota. Hal itu sudah dirasakan oleh Jokowi sendiri.
Semua konsolidasi politik ini menimbulkan luka dan pergolakan di banyak institusi. Salah satu contoh nyata adalah di kepolisian. Di era reformasi ini posisi Polri sepenting posisi TNI di masa Orde Baru. Demi mengamankan Polri, Jokowi harus memangkas tiga angkatan. Operasi mengamankan parlemen juga harus mengerahkan birokrasi, intelijen, dan sejumlah institusi yang memiliki kekuatan politik, termasuk KPK dan TNI. Dalam banyak hal, program-program ekonomi dan pembangunan juga terseret di pusaran ini. Pencampuran politik, ekonomi, dan pembangunan menjadi tak terelakkan. Inilah salah satu faktor tersendatnya laju ekonomi, bahkan tragedi 'Brexit' saat Lebaran lalu dispekulasikan karena pusaran ini.
Di pemerintahan manapun dan dari negeri apapun, setelah memenangkan pemilihan umum maka pembuktiannya adalah di pembangunan ekonomi. Angka-angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, gini rasio, penyerapan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, layanan kesehatan dan pendidikan, layanan birokrasi, jaminan sosial, maupun layanan infrastruktur dan keuangan akan menjadi ukuran dari kinerja pemerintah. Namun sejak awal, aura 2019 begitu terasa. Semua program didedikasikan ke arah itu. Bahkan menjelang akhir tahun kedua ini, sudah muncul “salam dua periode”. Jadi fokusnya seolah hanya kursi, kursi, kursi; bukan kerja, kerja, kerja. Tak heran jika kemudian suara pesimis di bidang ekonomi mulai merebak. Politik seolah menjadi penjuru utamanya, bukan ekonomi.
Masuknya Wiranto, jenderal tua dan mantan panglima, diharapkan bisa mengobati luka-luka di militer. Kewibawaannya dan gayanya yang kalem diharapkan bisa memberikan pengaruh. Politik dan keamanan diminta untuk adem lagi dan seolah hendak fokus ke ekonomi. Karena itu perombakan kali ini banyak di tim ekonomi. Perubahan dilakukan secara besar-besaran dan relatif total: menkeu, kepala Bappenas, menteri perdagangan, kepala BKPM, menteri perindustrian, menteri ESDM. Bahkan kepala Bappenas dan menteri perdagangan sudah dua kali pergantian. Jokowi juga akhirnya menarik kembali Sri Mulyani, pendekarnya SBY. Mereka inilah yang diharapkan menjadi pemadam kebakaran. Tim ekonomi selain bisa menggeliatkan kembali ekonomi yang lesu di dalam negeri juga diharapkan bisa menarik modal asing. Harus ada perbaikan di postur anggaran dan menggiatkan penerimaan pajak. Ini terutama ditumpukan pada Sri Mulyani, yang nama besarnya di dunia internasional juga diharapkan bisa memulihkan kepercayaan asing. Tax amnesty dan Sri Mulyani seolah hendak menjadi dua mata pedang senjata pamungkas Jokowi.
Namun reshuffle kali ini tak melulu objektif, banyak yang politis. Juga hanya memberi kursi ke pendukung baru, salah satunya untuk Muhammadiyah. Pencopotan Ignasius Jonan, Anies Baswedan, Sudirman Said, bahkan Marwan Jafar menimbulkan banyak tanda tanya. Mereka berkinerja baik. Bahkan Anies dan Sudirman adalah contoh figur yang bersih.
Mengomentari perombakan ini, seorang petinggi PDIP hanya berkomentar pendek, “Tak terlalu bahagia”. Tuntutannya untuk mencopot Rini Soemarno tak dipenuhi Jokowi. Mantan orang kepercayaan Megawati ini tetap menjadi menteri BUMN. Rini dan Luhut Binsar Panjaitan adalah dua ujung tombak Jokowi. Luhut sudah menunaikan tugasnya dengan baik di bidang politik dan keamanan. Kini, ia bergeser menjadi Menko Maritim dan Sumberdaya, kementerian ekonomi. Tentu ada tugas baru yang menanti. Rini dan Luhut adalah tipikal pemain penyerang jika dalam sepakbola. Bisa striker, bisa pula gelandang serang. Paruh kedua masa pemerintahan Jokowi ini merupakan masa persiapan menghadapi 2019. Mari kita saksikan orkestrasinya: ada yang menjaga garis bawah dan garis belakang, ada yang mendinginkan, ada yang memadamkan, dan ada yang menyerang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
