REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Reshuffle jilid II kabinet Jokowi-JK telah diumumkan. Tim ekonomi dirombak oleh Presiden. Khusus yang menjadi sorotan adalah posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Secara khusus, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyayangkan sikap Jokowi yang memilih Sri Mulyani yang nobatene adalah bekas direktur World Bank. Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto mengatakan setidaknya ada tiga alasan terkait integritas ini. 

"Pertama, Sri Mulyani masih dalam bayang-bayang kasus korupsi Century yang belum tuntas," ujarnya, Kamis (28/7).

Kedua, selain Century, Sri Mulyani juga pernah sekitar 12 jam diperiksa kepolisian dalam kasus penjualan kondensat bagian negara oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Kasus ini pun belum tuntas. Ketiga, latar belakang Sri Mulyani di World Bank secara tidak langsung membuat pemikiran dan ideologi lembaga tersebut akan diterapkan dalam sistem anggaran APBN Indonesia.

"Di mana akan pro utang luar negeri untuk pembiayaan publik dan sosial, serta adanya ancaman kebijakan-kebijakan keuangan dengan rasa neoliberal," kata Yenny. Fitra berharap agar Menteri Keuangan mampu memahami Nawacita sebagai perisai penyusunan APBN agar tidak rasa pasar dan neoliberal.

Seperti diberitakan sebelumnya, kemarin Jokowi merombak susunan Kabinet Kerja. Dalam perombakan tersebut, nama Sri Mulyani masuk sebagai menteri keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Ikuti Whatsapp Channel Republika