REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penunjukan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan menuai banyak kritik. Meski begitu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meyakini Wiranto bisa membantu pekerjaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ryamizard mengatakan Wiranto merupakan salah satu seniornya di TNI yang memiliki banyak pengalaman. Ia juga meyakini Wiranto sudah banyak berubah.

"Pada prinsipnya, dia itu punya pengalaman banyak. Tapi kan memang beda yang kemarin dan yang sekarang. Pada prinsipnya sama untuk bangsa," ujar Ryamizard di Kantor Menteri Pertahanan RI, Kamis (28/7).

(Baca juga: Yuddy: Jabatan Wiranto Setara Dua Kursi Menteri)

Ryamizard mengatakan sebelumnya, Wiranto sudah pernah menjabat sebagai Menkopolhukam di era pasca Orde Baru pada tahun 1999-2000. Ia menilai, Wiranto sudah memiliki banyak peran dan pengalaman sebagai Menkopolhukam.

"Dengan pengalaman yang begitu banyak dengan beberapa kali ganti presiden diharapkan bisa nanti membantu pak Jokowi dengan baik ke depan," ujar Ryamizard.

Penunjukan Wiranto pada kocok ulang kabinet jilid dua ini menuai banyak kritik. LSM serta aktivis HAM menilai langkah Presiden menunjuk Wiranto sebagai Menkopolhukam merupakan langkah mundur atas penegakan HAM di Indonesia.

Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam penunjukan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan, Wiranto dianggap tak layak lantaran masih tersangkut kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Wiranto yang diketahui luas berada di deret depan dari nama-nama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM," ujar Haris, Rabu (27/7).

Ikuti Whatsapp Channel Republika