REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja Jilid III pada Rabu (27/7) lalu. Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Jawa Timur, Haryadi menilai perombakan bukan instrumen instan dan tunggal.
Ia berujar, perombakan perlu dilakukan untuk efektifitas kinerja pemerintahan. Salah satu tujuannya, menurut dia, yakni untuk mengatasi kesenjangan ekonomi Indonesia sekarang.
"Betapa pun demikian, reshuffle penting untuk memastikan anggota kabinet adalah benar-benar orang-orang Jokowi. All the president-man," kata Haryadi kepada Republika, Rabu (28/7) lalu.
Sehingga, ia melanjutkan, selain menambah energi baru, perombakan itu diharapkan dapat mendorong anggota pemerintah bekerja dalam tim kabinet. Sebab, ia menilai, sebelumnya pemerintahan seolah one man show.
"Dengan terbangunnya team work, itu berpotensi meningkatan efektivitas kinerja pemerintahan, benar adanya," ujar Haryadi.
Ia meyakini, perombakan kabinet ini dapat mengokohkan kinerja yang terbingkai dalam platform Nawacita. Sehingga, salah satunya mengarah pada tujuan Presiden Jokowi, yakni mengurangi kesenjangan ekonomi.
"Jadi, hubungan reshuffle dengan peningkatan efektivitas pemerintahan dan mengurangi kesenjangan ekonomi, sifatnya tak langsung," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika