Rabu 27 Jul 2016 17:27 WIB

Muradi Nilai Jokowi Sudah Gerah pada Rizal Ramli

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Esthi Maharani
reshuffle jilid 2
Foto: setkab.go.id
reshuffle jilid 2

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggantian Rizal Ramli dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dinilai sudah tepat karena selama ini Rizal tidak fokus terhadap pekerjaannya.

"Apa yang dia kerjakan tidak berkaitan dengan kemaritiman. Fungsi lainnya lebih besar atau banyak dilakukan dibanding fungsi kemaritiman," ujar pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi kepada Republika.co.id, Rabu (27/7).

(Baca juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Pastikan Pengampunan Pajak Berjalan)

Di sisi lain, implementasi terhadap kebijakan kemaritiman pun tidak berjalan baik. Belum lama ini Rizal terlibat perseteruan dengan Ahok perihal kelanjutan izin reklamasi di Teluk Jakarta. Namun Muradi berpendapat, wacana penggantian Rizal sudah terdengar sebelum konflik dengan Ahok terjadi.

"Presiden sudah gerah," kata dia.

Muradi mengatakan reshuffle jilid II ini memperkuat basis Jokowi supaya masing-masing tidak berjalan sendiri. Namun dia berharap ini adalah reshuffle terakhir di masa pemerintahan Jokowi supaya masing-masing menteri bisa fokus bekerja.

Dua sektor di Indonesia, yakni ekonomi dan keamanan diharapkan bergeliat setelah pengumuman susunan baru Kabinet Kerja. Sektor ekonomi menjadi titik atau kebijakan dari pemerintahan Jokowi-JK saat ini.

"Kalau tidak bisa diterima publik akan jadi masalah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu pijakan yang cerdas untuk mendorong poros pembukaan investasi dan sebagainya," kata dia.

Ada beberapa menteri yang selama ini kurang menunjukan kinerja terbaiknya, misalnya Saleh Husin, Thomas Lembong, Ferry Mursyidan Baldan, dan Yuddy Chrisnandi. Namun menurut Muradi, ada menteri yang bekerja baik tetapi tetap terkena reshuffle, misalnya Ignasius Jonan. Sementara untuk Anies Baswedan, menurut dia memang tidak tepat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pasalnya Anies adalah karakter pemikir dan bukan pribadi yang dapat melakukan implementasi masif.

Di sektor keamanan, kehadiran Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) diharapkan bisa menjadi bagian dari langkah yang baik. "Meski beliau sudah senior, semoga tetap mampu berbagi dengan orang-orang yang saling berkaitan dalam tugasnya," kata Muradi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement