REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyatakan meningkatnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan kekhawatiran terbesarnya saat ini. Hal tersebut tercermin dari melebarnya angka indikator kesenjangan (koefisien gini) Indonesia secara tajam selama periode 2003-2014 dari 0,3 menjadi 0,41, yang bisa melemahkan kemampuan negara itu untuk tumbuh dalam jangka panjang.
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai, pendapat tersebut penuh kepentingan. "Lebih baik SMI fokus mengurus Bank Dunia," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (26/07/2016).
Misbakhun mengatakan, ekonomi Indonesia di era presiden Jokowi sudah ada orang yang mengurus dengan kelebihan dan kekurangan yang ada. Meski demikian, tim ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ingin bersungguh-sungguh mewujudkan Nawacita sesuai dengan tujuan negara di dalam UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Perekonomian Indonesia, kata dia, di zaman Presiden Jokowi dijalankan sebagai upaya membangun kemandirian bangsa. Semangat kegotongroyongan diperkuat untuk membangun kebersamaan dalam proses membangun negara.
"Pembangunan infrastruktur yang selama ini tertinggal dijadikan fokus utama pembangunan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Pelabuhan baru dibangun, jalan baru dibangun, bandara dibangun untuk membangun interkoneksi antar wilayah dan kepulauan untuk memperbaiki sistem distribusi sehingga harga barang-barang kebutuhan pokok di luar Pulau Jawa bisa lebih murah," bebernya.
Kalau kemudian SMI berbicara soal kesenjangan ekonomi saat ini dengan menyajikan data gini ratio 0,41, kata Misbakhun, situasi ekonomi saat ini juga karena peran dan andil SMI saat menjabat sebagai Menkeu jaman pemerintahan presiden SBY.
"Gini ratio 0,41 sudah terjadi sejak jaman pemerintahan SBY," cetusnya.
Politisi Partai Golkar ini pun meyakinkan bahwa pemerintahan presiden Jokowi lebih jujur dalam upaya pembangunan bangsa. Semua permasalahan struktural diselesaikan sampai ke akar masalah. Membangun kemandirian bangsa diupayakan dengan seluruh daya upaya. UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) sebagai jaring pengaman sistem keuangan di saat krisis dan UU Amnesti Pajak selesai disahkan.
"Kedua undang-undang itu sangat penting yang gagal diwujudkan oleh SMI sebagai motor tim ekonomi jaman
Ikuti Whatsapp Channel Republika