REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG -- Proyek pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) masih terus dikebut. Namun, di lapangan masih ada beberapa kendala yang masih harus diselesaikan.
Menurut Kepala Satuan Kerja (Satker) Jalan Tol Cisumdawu, Wida Nurfaida, permasalahan yang harus diselesaikan di antaranya penyelesaian tanah wakaf, perubahan penetapan lokasi (penlok) di seksi IV, hingga harus adanya sinkronisasi titik akhir tol yang dibangun sejak 2015 lalu ini dengan Jalan Tol Cikopo Palimanan (Cipali). Nantinya, ini juga menjadi akses penghubung menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
"Saya minta bantuan Provinsi karena supaya ada koordinasi terkait sinkronisasi antara Cisumdawu dengan Cipali di bagian ujung yang tersambung dengan BIJB," ujar Wida Nurfaida, saat meninjau pembangunan Jalan Tol Cisumdawu kepada wartawan, Selasa (26/7).
Perlu diketahui, Jalan Tol Cisumdawu terbagi ke dalam enam seksi dengan total panjang mencapai 58,50 kilometer. Jalan tol ini diproyeksikan menjadi akses penghubung antara Bandung, Sumedang, dan Majalengka.
Saat ini, pengembang proyek masih berusaha menyelesaikan pembangunan Seksi II Jalan Tol Cisumdawu sepanjang 10,7 kilometer yang ditargetkan selesai 2017, mendatang. Sampai saat ini seksi II fase I pengerjaan fisiknya telah mencapai 76,87 persen dan pembebasan lahannya mencapai 93,31 persen. Sementara untuk seksi II fase II proses pembebasan lahannya telah mencapai 80,12 persen dan pengerjaan fisiknya masih 0 persen.
Wida menilai, saat ini yang paling mendesak adalah masalah dana untuk pembebasan lahan. Karena dananya masih sangat kurang. Kebutuhan dana untuk pembebasan kurang lebih sebesar Rp 2 triliun.
Di APBN perubahan, Wida berharap paling tidak untuk seksi I bisa terpenuhi 80 persen dari kebutuhan dana untuk pembebasan lahan di seksi I. Yakni, dari Cileunyi-Rancakalong. "Dari kebutuhan Rp 1 triliun paling tidak 80 persen terpenuhi," katanya.
Namun, kata dia, yang paling dibutuhkan di APBN perubahan ini adalah dana pendamping dari pemerintah sebesar 10 persen dari total kebutuhan dana kontruksi atau sebesar Rp 394 miliar. "Ini sudah dijanjikan terus oleh pemerintah tapi sampai sekarang belum. Itu komitmen dari pemerintah pusat. Kami hanya bisa mendorong saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika