REPUBLIKA.CO.ID, SIANTAR -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah meningkatkan keamanan di kepulauan Natuna. Pemerintah telah mengerahkan seluruh unsur pertahanan yang dimiliki ke Natuna agar tidak ada lagi peristiwa penyanderaan warga negeri Indonesia dan menjaga kedaulatan.
"Pengamanan di Natuna tetap berjalan. Kita punya TNI AL. Pemerintah akan mendeploy unsur ketahanan di sana. Natuna adalah bagian dari kedaulatan Indonesia yang harus dijaga," ujar Luhut di Pematang Siantar, Senin (25/7).
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi menegaskan bahwa TNI AL selalu siaga dalam menjaga wilayah kedaulatan dan memperkuat keamanan di sekitar kepulauan Natuna.
Hal tersebut dikatakan Ade dalam merespon penolakan Beijing atas putusan Pengadilan Arbitrase Internasional yang memutuskan bahwa China telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan
Sementara klaim Beijing atas hampir wilayah Laut China Selatan seluas tiga juta kilometer persegi itu tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.
"Indonesia memiliki hak berdaulat dalam wilayah ZEE. TNI AL selalu siaga menjaga keamanan perbatasan laut," ujar Ade saat ditemui di Markas Komando Koarmabar, Senin (16/7).
Ade menjelaskan, setiap saat TNI AL yang berjaga di Kepulauan Natuna melakukan pemantauan kondisi dan pergerakan kapal-kapal asing. Tidak hanya di Natuna tetapi juga di Selat Malaka, Laut Sulawesi dan wilayah perairan Indonesia lainnya.
Menurut Ade penyebaran kapal perang dan personel TNI akan akan dilakukan jika intensitas kerawanan daerah terpantau mengalami peningkatan.
"Deployment kapal akan mengikuti intensitas kerawanan daerah, baik di LCS, selat malaka maupun Laut Sulawesi dan perairan lainnya. Di Laut China Selatan posisi ZEE kita jelas. Hak berdaulat kita berada di situ," kata Ade.
Ikuti Whatsapp Channel Republika