REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akan segera melakukan kajian mengenai dampak gim online Pokemon Go terhadap anak. Menteri PPPA Yohanna Yembise mengatakan, ia telah meminta Unit Pelayanan di Kementerian PPPA untuk mengkaji gim yang pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat dan Australia tersebut.

"Pokemon Go ini bagian dari isu anak juga. Kami akan kaji dulu seperti apa dampaknya," kata Yohanna, usai menghadap Presiden Jokowi di Istana, Jumat (22/7).

Dia sendiri mengakui perkembangan teknologi yang pesat telah banyak memberikan pengaruh pada perilaku anak, baik dalam sisi positif maupun negatif. Oleh karenanya, setiap kemunculam fenomena teknologi baru yang digandrungi anak-anak, perlu dibuat satu kajian mendalam.

Hal yang akan dikaji dari Pokemon Go antara lain apakah gim itu berpotensi memberikan dampak buruk pada perkembangan perilaku anak. Kemudian, akan dikaji pula apakah Pokemon Go mengandung unsur pendidikan untuk anak atau tidak.

Selanjutnya, hasil kajian akan didiskusikan dengan kementerian terkait. "Pada akhirnya kita akan berhubungan dengan menteri terkait, apakah itu Menteri Pendidikan, untuk bisa melihat ke depan bagaimana menangani anak-anak sesuai yang kita inginkan," ucap dia.

Gim online Pokemon Go memang tengah menjadi fenomena dunia. Jutaan orang, mulai anak-anak sampai orang dewasa, keranjingan memainkan gim yang mengharuskan pemainnya mengaktifkan alat pendeteksi lokasi di ponsel mereka.

Namun begitu, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melarang Pokemon Go dimainkan di lingkungan pemerintahan. Sebelumnya, Istana Kepresidenan telah lebih dulu membuat larangan pada seluruh staf untuk bermain Pokemon Go di tempat kerja Presiden tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika