REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasubbag Perencanaan Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara Berly membenarkan ada informasi 28 desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan terancam dikuasai Malaysia. Namun ia belum bisa memastikan informasi tersebut karena belum ada tinjuan lapangan.

"Kami belum bisa memastikan tapi informasinya kami memang sudah mendengar kami harus melakukan tinjuan lapangan tidak bisa mendengar dari katanya," ujar Berly, Kamis (21/7).

Berly membenarkan ada informasi tentang rencana pemerintah Malaysia membangun infrastruktur sepanjang tapal batas dengan nilai anggaran mencapai 300 juta ringgit atau setara Rp 960 miliar. Tapi pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan di wilayah Malaysia.

"Secara administrasi masih di wilayah mereka," katanya.

Sedangkan, kata Berly, di daerah Oustanding boundary problem (OPB) tidak pernah disentuh oleh dua negara yang bersengketa Indonesia dan Malaysia. Karena wilayah OPB masuk kedalam hukum internasional. Persoalan OPB ini juga sudah berkali-kali dibahas.

Berly mengatakan ia juga mengetahui ada keluhan dari masyarakat perbatasan tersebut dari media online. Ia berjanji minggu depan sudah akan melakukan tinjuan lapang untuk memastikan informasi yang beredar.

"Saya melihat di media online memang ada, dalam hal ini informasi seperti ini kami harus melakukan kunjungan ke lapangan, kami mau informasi yang benar-benar valid," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika