REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- MEDAN -- Korban yang melaporkan Ramadhan Pohan terkait kasus penipuan dan penggelapan yang dia alami mengaku kecewa dengan tidak ditahannya politikus Partai Demokrat itu. Laurenz Hanry Hamonangan Sianipar, korban yang juga pelapor kasus itu mengatakan, Ramadhan sudah seharusnya ditahan.
Ia menilai, tidak kooperatifnya Ramadhan dan telah ditemukannya dua alat bukti permulaan seharusnya sudah cukup untuk menjadi dasar penahanan Ramadhan.
"Saya sangat kecewa karena sudah jelas-jelas dia mangkir dan tidak kooperatif dan dijemput hingga ke Jakarta, masa tidak ditahan," kata Laurenz didampingi pengacaranya, Hamdani Harahap, Kamis (21/7).
(Baca: Ramadhan Pohan tidak Ditahan)
Keinginan agar Ramadhan ditahan tersebut disampaikan pihak Laurenz dalam surat permohonan yang ditujukan kepada Kapolri dan ditembuskan ke Presiden, Ketua DPR RI, Kabareskrim, Irwasum Polri, Propam Polri, dan Kajati Sumut. Pengacara Laurenz, Hamdani mengatakan, penyidik Polda Sumut harus hati-hati menyidik kasus ini karena telah menjadi perhatian masyarakat luas.
"Ramadhan Pohan ini seorang politikus dan mantan calon Wali Kota Medan. Dan kejahatan ini dilakukan untuk mendapatkan jabatan strategis, jabatan publik," ujar Hamdani.
"Ini entry point penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum yang efektif. Tapi sayang tidak dilakukan penahanan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan tujuan hukum itu tidak terpenuhi. Ini sangat kami sesalkan," kata dia lagi.
Sebelumnya, Ramadhan Pohan dijemput penyidik Polda Sumut untuk diperiksa sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan senilai Rp4,5 miliar. Ia dijemput dari rumahnya di Jakarta dan dibawa ke Mapolda Sumut, Selasa (19/7) sekitar pukul 24.00 WIB. Penjemputan ini dilakukan setelah dia dua kali mangkir dari panggilan sebelumnya.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting menyebut, uang senilai Rp4,5 miliar tersebut diserahkan di kantor pemenangan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Ramadhan Pohan-Eddy Kusuma pada Desember 2015 atau menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Medan.
Saat itu, lanjut Rina, Ramadhan berjanji mengembalikan uang Rp4,5 miliar itu dalam waktu seminggu. Sebagai jaminan dia menyerahkan cek senilai 4,5 miliar yang ternyata tidak bisa dicairkan dan menjadi inti dari pelaporan yang dibuat Laurenz Hanry Hamonangan Sianipar tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika