REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Umar Awad Alamri mengatakan jika peredaran vaksin palsu berlanjut, sama saja dengan membiarkan pemusnahan terhadap generasi masa depan Indonesia. Karena anak-anak Indonesia tetap saja rentan dengan penyakit.

"Kalau ini berlanjut maka masa depan anak-anak kita akan musnah, jadi pemerintah harus serius menyelesaikan masalah ini," katanya di Palu, Kamis (21/7) menanggapi peredaran vaksin palsu di Indonesia.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan tidak menutup kemungkinan vaksin palsu juga beredar di Sulawesi Tengah. Apalagi dia mendapat informasi bahwa konon salah satu di antara tersangka pengedar vaksin palsu adalah orang dari Sulawesi Tengah.

Dia mengatakan masyarakat tidak mengetahui ciri-ciri maupun jenis vaksin sehingga menyulitkan masyarakat mengadukan hal tersebut ke pemerintah daerah, DPRD maupun aparat kepolisian. "Vaksin palsu atau tidak itu yang tahu hanya petugas kesehatan," katanya.

Umar mengatakan Dinas Kesehatan perlu memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui mana vaksin atau obat palsu yang beredar di pasaran maupun di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah itu, pemerintah perlu memperketat distribusi obat melalui satu pintu yakni Kementerian dan di daerah melalui Dinas Kesehatan.

Umar mengatakan praktik pembuatan dan pengedaran vaksin palsu adalah tindakan kejahatan kemanusiaan karena membunuh masa depan anak-anak. Sementara itu anggota Komisi IV DPRD lainnya I Nyoman Slamet mengatakan pemerintah daerah tidak boleh beranggapan peredaran vaksin palsu hanya berlangsung di Jawa.

Karena itu, kata dia, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan harus turun lapangan mengecek langsung di pusat-pusat distribusi obat. Sejumlah anggota Komisi IV bersepakat akan mengundang Dinas Kesehatan untuk melakukan investigasi atas kemungkinan beredarnya vaksin palsu di daerah ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika