REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Polemik seputar peredaran vaksin palsu di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, terus berlanjut. Kali ini, sejumlah perwakilan orang tua yang anaknya diduga menjadi korban dalam kasus tersebut mengadu ke DPR atas lambannya respons dari pengelola RS menyikapi tuntutan mereka.

“Hari ini kami sengaja mengunjungi DPR untuk menyampaikan aspirasi kami kepada anggota dewan terkait penanganan masalah peredaran vaksin palsu di RS Harapan Bunda,” tutur salah satu perwakilan orang tua pasien RS Harapan Bunda, August Octavianus Siregar, di Jakarta, Selasa (19/7).

Menurut August, ada beberapa keluhan yang disampaikan para orang tua pasien kepada DPR. Di antaranya adalah sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh pengelola RS Harapan Bunda dalam memenuhi tuntutan mereka dalam menyelesaikan kasus vaksin palsu.

August mengatakan, pada akhir pekan lalu para orang tua sudah berinisiatif mendirikan posko Crisis Center untuk menginvetarisasi kepentingan para pasien yang diduga menjadi korban vaksin palsu di RS Harapan Bunda. Akan tetapi, upaya tersebut tidak direspons dengan baik oleh manajemen RS setempat.

“Manajemen RS Harapan Bunda sekan-akan tidak mau rugi dan mau enaknya sendiri. Padahal selama ini kami selalu bersikap kooperatif dan tidak pernah anarkis,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika