REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Asep Hilman mengakui masih ada sejumlah laporan soal pelaksanaan MOS berbau perpeloncoan. Namun jumlah laporan itu menurutnya masih sedikit dan diharap tidak bertambah.
Ia pun kembali mengingatkan semua sekolah di Jabar agar memantau pelaksanaan masa orientasi sekolah (MOS) di sekolah masing-masing. Menurutnya pelaksanaan MOS tidak boleh ada unsur perpeloncoan dan bully.
"Masih ada laporan (perpeloncoan) mungkin ini hari pertama. Ke depannya, sudah mulai terbiasa MOS tak akan berbau perpeloncoan lagi," ujar Asep kepada wartawan, Senin (18/7).
Menurut Asep, sekolah sudah tahu tentang tentang larangan MOS tersebut. Karena, sejak jauh hari Disdik sudah memberikan surat edaran. "Imbauan sudah sering, jadi semua sekolah sudah tahu," katanya.
Terkait hari pertama sekolah, Asep menilai imbauan Menteri Pendidikan sukses dijalankan. Karena, banyak orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Bahkan, di kota besar hampir semua jalan macet. "Walau macet, ambil sisi positifnya. Ini, moment strategis. Orang tua, siswa, sekolah bisa bertemu," katanya.
Asep menilai, pertemuan antara orang tua dan guru di hari pertama sekolah sangat penting. Karena, kemungkin orang tua memiliki keterbatasan dalam mendidik hal itu bisa disampaikan pada guru. Selain itu, masalah apa pun yang dialami di sekolah bisa terkomunikasikan. "Anak-anak diharapkan jadi ngerasa nyaman. Selain itu, perpeloncoan sedikit demi sedikit bisa kita eliminir," katanya.
Asep berharap, orang tua mengantarkan siswa tak sekedar di hari pertama saja. Namun, di semua momen orang tua bisa hadir. Dari mulai saat pembagian raport sampai parenting day semua orang tua bisa terus hadir. "Ini hikmah yang bisa kita ambil dari imbauan mendikbud ini," katanya.
Sementara menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Netty Prasetyani, sampai hari ini pihaknya belum menerima adanya laporan kekerasan terkait penerimaan siswa baru. "Tapi, saya berharap tak akan ada kasus yang terjadi," katanya.
Menurut Netty, Ia berharap semua organisasi perangkat daerah (OPD) bisa ikut mengkampanyekan anti kekerasan terhadap anak. Misalnya, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan lainnya. "Nanti, semua dinas harus terlibat program ramah terhadap anak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
