REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim per Maret 2016 sebanyak 4,70 juta orang atau 12,05 persen dari total penduduk Jatim. Persentase tersebut lebih tinggi jika dibandingkan persentase penduduk miskin secara nasional sebesar 10,86 persen dari total penduduk Indonesia.
Kepala BPS Provinsi Jatim, Teguh Pramono, mengatakan, dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu di atas rata-rata nasional. Pada kuartal pertaama 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,3 persen, di atas perekonomian nasional yang tumbuh 4,92 persen. Selain itu, ia menilai kinerja pembangunan di Jawa Timur juga meningkat dan angka pengangguran lebih rendah dari nasional.
Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Jatim dan persentasenya pada 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan September 2015 yang sebanyak 4,78 juta orang atau 12,28 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan Maret 2015 juga mengalami penurunan, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 4,79 juta orang atau 12,34 persen dari total penduduk Jatim.
“Karena faktor orang-orang miskin ini sudah pada tahapan harus diselesaikan secara karikatif, yang miskin ini kemungkinan orang-orang yang sudah tua, kalau diberi lapangan kerja untuk proyek padat karya tidak mampu,” kata Teguh kepada wartawan seusai konferensi pers di kantor BPS Provinsi Jawa Timur, Senin (18/7).
Meski demikian, ia menilai tidak bisa dikatakan kalau program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur buruk atau tidak berhasil. Oleh sebab itu, menurutnya harus dipetakan orang miskin di Jawa Timur secara usia dan tingkat pendidikan. Sehingga bisa dicari solusi program pengentasan kemiskinan agar lebih efektif.
Di samping itu, angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. Dari angka 4,70 juta penduduk miskin di Jatim, yang tinggal di perkotaan sebanyak 1,51 juta orang, dan di perdesaan 3,18 juta orang. Secara persentase, penduduk miskin di perdesaan ini dibandingkan posisi September 2015 naik 0,17 persen poin, sedangkan di perkotaan turun 0,47 persen poin.
Menurutnya, kemiskinan di wilayah perdesaan sedikit naik, salah satunya karena harga barang di perdesaan dibayar lebih mahal oleh masyarakat desa.
“Ada beberapa penyebab, harga di perdesaan untuk barang-barang konsumsi pabrikan dari kota dibawa ke desa butuh biaya transportasi, sehingga dijual sedikit lebih mahal. Selain itu, umumnya masyarakat perdesaan beli barang mengecer, sehingga kalau dikalkulasi jatuhnya lebih mahal,” terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika